BANDA ACEH, Beritaklik.Com - Partai Nasional Aceh (PNA) menilai pemilu di Provinsi Aceh tidak berkualitas karena diwarnai berbagai kekerasan. Partai politik lokal itu mengaku kehilangan 40 persen suara dalam pemilu 9 April lalu, karena banyaknya terjadi pelanggaran.

Ketua Umum PNA, Irwansyah menyatakan, pihaknya menolak hasil pemilu di beberapa kabupaten dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena diwarnai berbagai kecurangan dan kekerasan.

"Korban utama dari kekerasan, pelanggaran dan kecurangan ini adalah Partai Nasional Aceh. Data Center PNA mencatat lebih 40 persen suara PNA hilang diakibatkan pelanggaran, dikarenakan intimidasi dan manipulasi suara," katanya dalam siaran pers diterima, Sabtu (12/4/2014).

Partai bentukan mantan Gubernur Irwandi Yusuf itu memang belum bisa bicara banyak dalam pemilihan legislatif kali ini. Partai Aceh yang menjadi rivalnya masih mendominasi perolehan suara sementara berdasarkan rekapitulasi suara di berbagai kabupaten atau kota.

Irwansyah menuding jebloknya suara partainya akibat pemilu yang dilaksanakan telah diwarnai pelanggaran dan kecurangan yang sangat terbuka, sistemik dan telah menodai pelaksanaan demokrasi.

Kondisi ini, menurutnya, terjadi di wilayah Sabang, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Begitu juga dengan kawasan pantai Barat Selatan seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya. "Saat ini Data Center PNA terus menerima laporan dari saksi diseluruh TPS di Aceh, dan diperkirakan akan terus bertambah," ujarnya.

Irwansyah menambahkan, secara umum modus yang mengakibat hilangnya suara PNA adalah intimidasi dan teror. "Sejak proses pembentukan partai hingga menjelang hari pemilihan, PNA senantiasa mendapat teror dan intimidasi dari partai yang berkuasa. Mulai pembunuhan pengurus dan para kader, penganiayaan, ancaman hingga perusakan harta benda yang membuat ruang gerak PNA sangat terbatas," sebutnya.

Bahkan, lanjut Irwansyah, seorang kader partainya di Aceh Utara diculik dan sampai hari ini belum ditemukan. "Di basis-basis Partai yang berkuasa, lebih 80 persen saksi dari PNA tidak bisa bekerja secara maksimal. Bahkan ratusan di antaranya mengundurkan diri karena berbagai ancaman," kata mantan juru bicara GAM Aceh Besar itu.

Menurutnya intimidasi juga dilakukan kepada masyarakat dan para pemilih agar memilih partai yang berkuasa, sehingga masyarakat tidak bisa menentukan pilihan lainnya.

Penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi hingga desa, dituding tak netral. Hal inim lanjut Irwansyah dibuktikan dengan kasus suara yang sudah tercoblos sebelum hari H di Pidie, serta upaya memanipulasi suara oleh penyelenggara di Aceh Timur, dan pengarahan oleh petugas di bilik suara yang terjadi di berbagai tempat, undangan yang tidak dibagi dan pelanggaran lainnya.

"Ironinya, penyelenggara pemilu juga tidak mengantisipasi penghitungan suara di malam hari. Banyak TPS yang tidak terpasang lampu sehingga harus menghitung dengan senter. Sangat banyak kecurangan terjadi sewaktu penghitungan suara di malam hari," tukasnya.

Irwansyah juga menuding pemerintah di Aceh tak netral dan secara terang-terangan berpihak kepada partai berkuasa, dan membiarkan mobil berbalut salah satu partai lokal di sekitaran TPS.

"Ini adalah intimidasi kepada pemilih. Semua ini bukan hanya dilaporkan oleh kader PNA di lapangan, tapi juga ditemukan oleh LSM yang melakukan pemantauan pemilu," katanya.

"Selain itu ada dugaan partai berkuasa ingin mengklaim kemenangan sampai lebih 50 persen suara, apalagi Setda Aceh berusaha menutup akses informasi penghitungan suara Biro Pemerintahan kepada publik," lanjutnya. Sumber : Okezone.com (Bki)