
Sekretaris Jenderal Partai Persatuang Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi, Ketua Umum III Suryadharma Ali, dan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin (dari kanan ke kiri) berjabat tangan seusai m
JAKARTA,
Beritaklik.Com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie
Sudjito menilai, penetapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma
Ali sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akan makin memperjelas
perpecahan di tubuh PPP. Menurutnya, solidaritas kader partai ini akan semakin
goyang.
"Ini akan berlarut-larut, setelah ini mungkin akan muncul desakan Muktamar
(Musyawarah Nasional Luar Biasa). Itu membawa implikasi ke bawah," ujar
Arie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/5/2014).
Arie mengatakan, sikap perlawanan para kader PPP akan makin nampak dari kubu
yang menentang Suryadharma. Apalagi, kata Arie, faksi di tubuh PPP masih begitu
jelas terlihat sejak insiden "drama PPP" beberapa waktu lalu.
"Kalau kita lihat, faksi di PPP banyak ya, apalagi kemarin pecahnya cukup
keras. Dengan ditetapkannya tersangka, akan mempengaruhi soliditas
partai," kata Arie.
Sebelumnya, internal PPP mengalami konflik terkait dukungan terhadap bakal
calon presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang. Setelah saling
memecat, mereka akhirnya damai dan mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi
penyelenggaraan haji 2012/2013 melalui surat perintah penyidikan yang
ditandatangani pimpinan KPK 22 Mei 2014. KPK menjerat Suryadharma dengan Pasal
2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 Kesatu juncto Pasal 65 KUHP.
Ia terancam hukuman pidana penjara seumur hidup. Modus penyalahgunaan wewenang
dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan
Suryadharma, antara lain, dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh
masyarakat untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji.
Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian
Agama. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering,
pemondokan, dan transportasi jemaah haji. Sumber : kompas.com (Bki)
Keterangan Foto : Sekretaris Jenderal Partai Persatuang Pembangunan (PPP) M
Romahurmuziy, Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi, Ketua
Umum III Suryadharma Ali, dan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin (dari
kanan ke kiri) berjabat tangan seusai melakukan islah dalam Musyawarah Kerja
Nasional III DPP PPP di Hotel Seruni, Bogor, Kamis (24/4/2014) siang.