Beritaklik.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan tanggapan terkait pidato Jokowi yang sifatnya ajakan untuk memilih nomor dua dalam Pilpres 9 Juli nanti. KPU lebih memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada Bawaslu dan publik untuk menilai apakah ajakan Jokowi sebelum jadwal kampanye itu merupakan pelanggaran atau tidak.

"Kalau itu judulnya kampanye atau tidak, silakan masyarakat yang menilai," kata Komisioner KPU Arief Budiman kepada wartawan di KPU, Jakarta, Minggu (1/6).

Menurut Arief, jadwal kampanye pilpres baru akan dimulai pada tanggal 4 Juni hingga 5 Juli 2014. Di luar jadwal itu, pasangan capres dan cawapres dilarang untuk kampanye.

Adapun unsur-unsur yang tergolong kampanye di antaranya penyampaian program visi-misi kepada publik. Selain itu, ajakan untuk memilih juga merupakan bagian kampanye.

"KPU tidak memberikan tanggapan, setiap pasangan calon diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan yang penting-penting saja," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, pasangan capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendapat nomor urut dua dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Jokowi memaknai angka dua sebagai keseimbangan.

Di akhir pidato singkatnya, Jokowi menyampaikan ajakan pada rakyat untuk memilih mereka. Padahal, ajakan memilih atau yang sejenisnya hanya boleh diserukan saat masa kampanye.

"Untuk menuju Indonesia yang harmoni dan seimbang, pilihlah nomor dua," kata Jokowi dalam sambutannya di KPU, Jakarta, Minggu (1/6).

Dalam UU Pemilu, para peserta pemilu dilarang melakukan hal-hal yang masuk ke dalam unsur kampanye. Definisi kampanye dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Ajakan memilih calon merupakan salah satu unsur dalam kampanye selain pemaparan visi-misi dan program pasangan calon. Sumber : merdeka.com (Bki)

Keterangan Foto : Jokowi-JK di Rakernas NasDem. 2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman.