JAKARTA, Beritaklik.Com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyesalkan sikap PDI Perjuangan dan tim kampanye capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang menginstruksikan mengawasi khutbah Jumat.

"Seharusnya mereka meminta maaf kepada umat Islam, bukan malah membantah berita tersebut," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, kepada Republika Online, Rabu (4/6/2014).

Menurut Saleh, bantahan dari PDIP dan timses Jokowi-JK itu terkesan reaktif setelah adanya kecaman dan protes dari berbagai elemen terkait instruksi yang kontroversial itu.

Padahal, kata dia, berita soal pemantauan khutbah Jumat tersebut telah dimuat oleh media yang selama ini dikenal sangat kredibel dan bertanggung jawab.

"Apalagi, sebelum diberitakan, media-media itu juga sudah melakukan konfirmasi kepada salah seorang tim sukses Jokowi-JK, yakni Eva K Sundari," ujarnya.

"Yang tidak enak didengar, kata mereka ini ada settingan pihak lain. Pihak mana? Kok tidak disebutkan siapa pihak-pihak itu? Jangan-jangan pihak yang tertuduh itu malah para ustaz dan dai,'' sambungnya.

Saleh berpendapat, kalau betul ada pihak lain yang bermain-main di air keruh, PDIP dan timses Jokowi-JK bisa melaporkannya kepada aparat keamanan. Apalagi, tuduhan ini sifatnya terbilang serius karena bisa mengganggu stabilitas menjelang pilpres.

Menurutnya, pihak yang dituduh memperkeruh suasana itu jelas harus diperiksa.

"Jika terbukti bersalah, maka harus dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika tuduhan itu fiktif, maka itu akan menjadi bumerang bagi PDIP dan timses Jokowi-JK sendiri," ujarnya. goriau.com (Bku)