Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin (kanan) didampingi Kadiskes Kabupaten Bengkalis, Moch. Sukri memimpin pertemuan Forum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Riau yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Rabu (25/6).

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Meski APBD Kabupaten Bengkalis terbilang besar, tapi banyak persoalan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan perlu medapat dukungan baik dari APBN maupun APBD Provinsi Riau. Apalagi secara geografis merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga harus mendapat perhatian.

"Kita dekat dengan negara luar, jangan sampai diabaikan dalam pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Semua program harus masuk, baik itu sharing dari provinsi maupun pusat. Kita well come," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Moch. Sukri pada pertemuan Forum Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Riau yang digelar di Bengkalis, Rabu (25/6).

Dipaparkan Sukri, ada sejumlah persoalan kesehatan di Negeri Junjungan yang perlu penanganan secara bersama. Misalnya, saat ini Kabupaten Bengkalis masih kekurangan tenaga bidan PTT (pegawai tidak tetap) untuk ditempatkan di desa-desa mengingat Bengkalis sendiri belum bisa untuk melakukan pengangatan.

"Ada beberapa bidan PTT sudah mengundurkan diri. Kita berharap pada provinsi untuk menempatkan bidan desa sebanyak-banyaknya, terutama untuk desa-desa yang berada di pulau terluar seperti Bantan dan Rupat. Jangan sampai mereka bermigrasi ke negara tertangga," ujar Sukri.

Sukri juga memaparkan sejumlah program Pemkab Bengkalis di bidang kesehatan, baik yang sudah berjalan, sedang berjalan maupun yang akar berjalan. Seperti program jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) yang sudah digulir sejak tahun 2011.

"Semua masyarakat Kabupaten Bengkalis ditanggung berobat secara gratis oleh Pemkab Bengkalis, tanpa melihat perbedaan ekonomi. Masyarakat cukup memperlihatkan KTP dan KK Kabupaten Bengkalis, sudah bisa menikmati fasilitas tersebut," tegas Sukri seraya menambahkan untuk saat ini jumlah masyarakat Kabupaten Bengkalis yang terdaftar dalam program Jamkesmasda sebanyak 300.000 jiwa. Sementara yang belum terdaftar sebanyak 34.000 jiwa.

Ditambahkan Sukri, untuk mempermudah masyarakat mencapai pusat-pusat kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, Pemkab Bengkalis juga menganggarkan bantuan ambulans desa. Saat ini desa yang telah mendapat bantuan ambulans sebanyak 66 ambulans dan untuk tahun ini akan dianggarkan kembali sebanyak 22 ambulans lagi.

"Target kita tahun 2015, tiap desa yang ada di Kabupaten Bengkalis memiliki ambulans. Tujuan kita agar masyarakat yang jauh dari pusat-pusat kesehatan bisa cepat tertangani bila membutuhkan," ujar Sukri.

Selain itu Pemkab Bengkalis juga telah membangun sejumlah puskesmas rawat inap, puskesmas biasa, polindes dan fasilitas kesehatan lainnya kendati secara fasilitas maupun pelayanan mungkin masih belum sempurna. Pemkab juga berencana akan membangun rumah sakit di Pulau Rupat yang tanahnya sudah ada serta pusat rehabilitasi narkoba di Bengkalis dan Mandau, tahun ini sudah dianggarkan detail enggenering disain (DED).

Ditambahkan Sukri, pihaknya juga berencana akan membangun 1.000 jamban sehat dalam upaya menekan angka penyakit diaere serta pembangunan instalasi pengelohan akhir limbah (IPAL). "Silakan, apa yang provinsi bisa bantu, kita siap menerima," ujar Sukri.

Puji Jamkesmasda Bengkalis

Suasana pertemuan Forum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Riau yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Rabu (25/6).

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin, mengatakan pertemuan Forum Kepala Dinas Kabupaten/Kota se-Riau ini rutin digelar setiap tahunnya dimana tuan rumahnya digilir, dimana tahun ini Bengkalis. Menurutnya, melalui pertemuan ini diharapkan ada masukan-masukan dan sharing informasi terkait program pembangunan di bidang kesehatan di masing-masing kabupaten/kota di Riau.

"Dana yang besar belum sepenuhnya bisa menuntas persoalan yang begitu banyak di Riau, khususnya pembangunan di bidang kesehatan. Untuk itu perlu bantuan APBN maupun APBD," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kadiskes Riau memuji program Jamkesmasda Kabupaten Bengkalis yang sangat bagus dimana semua penduduk ditanggung biaya berobatnya tanpa melihat latar belakang ekonomi. Terkait kekurangan bidan PTT di desa-desa terpencil di Bengkalis, Zainal Arifin menyatakan siap membantu memfasilitasi memperjuangkannya ke pusat.

"Bidan PTT ini tidak membebani APBD kita, karena gaji mereka ditanggung APBN. Saya agak terkejut juga begitu Pak Sukri tadi menyampaikan kekurangan bidan PTT, mengingat sebelumnya Bengkalis sempat menolak penempatan bidan PTT. Bisa jadi ini miskomunikasi saja, melalui pertemuan seperti inilah kita luruskan," ujar.

Zainal juga menyampaikan ada alokasi dana sebesar Rp250 miliar di bidang kesehatan bisa dimanfaatkan kabupaten/kota. Tentunya usulan yang disampaikan harus bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, misalnya membangunan fasilitas kesehatan seperti puskemas.

Kadiskes Riau juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Eka Hospital untuk penanganan operasi bedah jantung, khusus untuk rujukan jamkesmasda. Masayarakat Riau tidak perlu lagi harus melakukan operasi di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta, karena selain besarnya ongkos transportasi yang diharus dikeluarkan, padatnya jadwal operasi juga menjadi pertimbangan pihaknya melakukan kerjasama ini.

"Karena Eka Hospital sudah punya fasilitas itu, maka kita jalin kerjasama khusus untuk rujukan operasi jantung. Tidak perlu lagi kita ke Jakarta atau berobat ke negeri tetangga," ujarnya.

Pada pertemuan itu, manajemen Eka Hospital bekesempatan hadir dan mempresentasikan fasilitas penanganan operasi jantung yang mereka miliki. (Bku)