Salah satu titik abrasi yang terjadi di Pulau Bengkalis.

BANTAN, Beritaklik.Com - Abrasi yang terjadi di pantai sejumlah desa Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis hingga saat ini belum ditangani secara optimal, sejumlah kawasan bibir pantai kondisinya sudah tergolong parah, titik lokasi abrasi terjadi di Desa Jangkang, Desa Bantan Air, dan Desa Muntai.

Sedangkan di Kecamatan Bengkalis terjadi di Desa Meskom, terutama di daerah Perapat Tunggal, untuk itu Pemerintah Pusat dan Provinsi diminta untuk turun tangan dalam melakukan upaya penanggulangan.

Anggota DPRD Bengkalis Dapil Bantan, Sofyan megatakan, abrasi terjadi di beberapa desa seperti Desa jangkang tepatnya menuju ke arah Dusun Parit Tiung, Dusun Penampo dan Deluk, semakin hari semakin parah. Rata-rata setiap bulannya abrasi terjadi sekitar 3-4 meter.

''Hingga saat ini penanganan terhadap abrasi di Bantan kita nilai masih belum optimal, ada kebun masyarakat, tempat pengumpulan ikan nelayan juga sudah mulai amblas dihantam abrasi. ini tak bisa dibiarkan, abrasi semakin membahayakan masyarakat kita, jadi mesti ada sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam menanganinya,'' tutur Sofyan, Kamis (3/7).

Saat ini banyak perkebunan karet warga mulai tenggelam akibat hantaman abrasi. Bahkan salah satu bedeng batu milik warga di Bantan Air sudah ambruk disapu abrasi.

''Masyarakat Bantan sudah berupaya melakukan penanggulangan dengan melakukan penamanan mangrove secara bersama-sama. Akan tetapi upaya itu hanya bersifat sementara. Karena sepanjang bibir pantai semestinya dibangun turap penahan gelombang," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Sofyan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan juga Provinsi Riau hendaklah secara bersama-sama menangani abrasi secara serius, apalagi daerah kabupaten bengkalis berbatasan langsung dengan selat Malaka atau negara tetangga

"Kita berharap selain pemerintah Kabupaten, Provinsi juga ikut andil dalam penanganan abrasi ini, karena jika dibebankan kepada APBD Bengkalis saja tidak akan cukup dana untuk membangun turap sepanjang pulau, jadi harus melibatkan provinsi dan juga pemerintah pusat, melalui APBN," tutup alumni Pondok Modern Nurul Hidayah Bantan Tua ini. (Bku)