BENGKALIS, Beritaklik.Com - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) diminta untuk mempercepat proses rekruitmen tenaga pendamping desa yang sudah diprogramkan pada tahun ini. Selain sebagai indikator capaian program kerja, rekruitmen tenaga pendamping desa juga membuka lowongan kerja bagi sarjana daerah.

"Program ini sudah diusulkan di APBD 2014, tapi sudah memasuki bulan Agustus belum juga direalisasikan. Sangat kita sayangkan sekali kalau ternyata program itu pada akhirnya nanti tidak terealisasi," ujar pengamat pedesaan, M Fitra kepada wartawan, Jumat (8/8).

Dikatakan, dirinya menilai keterlambatan proses rekruitmen tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi karena pada tahun sebelumnya BPMPD sudah melakukan rekruitmen secara besar-besaran. Artinya, sudah ada petunjuk tetap bagaimana tahapan-tahapan rekruitmen itu dilakukan.

"Justru dengan keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan BPMPD kok bisa sampai terlambat. Apa prosedur rekruitmen sebelumnya bermasalah sehingga tidak bisa dipedomani untuk rekruitmen sekarang? Atau ada alasan lain yang membuat program ini tidak juga dilaksanakan," kata Fitra.

Padahal, menurut pria yang juga aktif di organisasi NGO ini, program rekruitmen tenaga pendamping merupakan program andalan dan sangat diapresiasi masyarakat. Karena, dengan program itu akan banyak sarjana-sarjana asal Kabupaten Bengkalis yang bisa berpeluang untuk bekerja.

"Bayangkan, dengan keterlambatan ini berarti anggaran yang sudah dialokasikan di APBD 2014 untuk gaji para tenaga pendamping akan sia-sia karena harus dikembalikan ke kas daerah," katanya.

Terpisah, Kepala BPMPD Kabupaten Bengkalis H Ismail saat dihubungi mengatakan belum bisa berkomentar banyak karena dirinya belum seminggu menjabat Kadis BPMPD. Sebagai Kadis yang baru, dirinya akan mempelajari semua program kegiatan yang ada di BPMPD, kemudian merealisasikan program-program yang ada berdasarkan skala prioritas.

"Prioritas utama kita adalah merealisasikan pencairan alokasi dana desa (ADD) terutama bagi desa-desa pemekaran," katanya. (Bku)