BENGKALIS, Beritaklik.Com - Sejumlah harga komoditi perkebunan di Pulau Bengkalis mengalami penurunan pasca lebaran. Seperti karet dan tandan buah segar (TBS) sawit, penurunan harga ini mengakibatkan para petani yang mengandalkan penghasilan dari komoditi ini mengeluh.

Sebelumnya harga getah karet eceran mencapai Rp7 ribu-Rp8 ribu, saat ini hanya di kisaran Rp5 ribu-Rp6 ribu. "Sekarang turun lagi, eceran harganya kemarin hanya Rp5 ribu perkilo padahal sebelumnya sempat Rp7 ribu," ungkap Seri (24), salah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari menyadap karet di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kamis (21/8).

Sedangkan TBS sawit, sebelumnya untuk ukuran kecil dihargai Rp800 perkilogram, sekarang hanya Rp500 perkilogram. Sedangkan untuk TBS ukuran besar sebelumnya mencapai Rp1.000 perkilogram sekarang hanya Rp800 perkilogram. "Sawit terus turun sekarang, yang kecil hanya Rp500 perkilo dan yang besar sekitar Rp800 perkilonya," ujar Suji (45), salah seorang pemilik kebun sawit beberapa hektar di Kecamatan Bantan.

Terus menurunnya harga getah karet dan sawit sejak dua bulan terakhir, membuat penduduk yang mengandalkan sumber pendapatan atau penghasilan dari dua komoditi tersebut ketar ketir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara penghasilan yang diharapkan dari harga komoditi ini terus menurun.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bengkalis. Masuri, mengatakan, dengan terus menurunnya harga komoditi petani khususnya karet di pasaran sebagai sumber utama penghasilan, perlu disikapi pemerintah. Menurutnya, petani karet tidak punya pilihan selain hanya untuk menjual ke penampung besar yang ada di Bengkalis. Oleh karena itu, Bengkalis sudah sangat layak memiliki pabrik karet yang representatif yang bisa memproduksi skala besar.

"Dengan adanya infrastruktur yang kuat dan petani yang andal, Bengkalis sudah layak memiliki pabrik dari hulu ke hilir. Dengan catatan, masyarakat diajari tentang berkoperasi yang baik, karena setiap desa sudah memiliki dana UED-SP untuk membantu usaha masyarakat," paparnya seraya menambahkan pemerintah harus memperkuat penyuluhan di PPL, dan penempatan dasar personil yang tepat sasaran. (Bku)