PEKANBARU,Pemprov Riau menggelar pertemuan dengan Satuan Kerja (SK) sementara usaha hulu minyak dan gas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral. Dalam pertemuan itu tiga kontrak kerjasama (KKS) pengelolaan minyak dan gas (Migas) mengajukan izin pemanfaatan sumur minyak baru
kepada Pemprov Riau, Senin (14/1) dikantor Gubernur.

 Dalam pertemuan itu Pemprov Riau diwakili oleh Asisten II Sekdaprov Riau Drs. Emrizal Pakis, dijelaskannya pertemuan itu berkaitan perubahan struktur BP Migas menjadi struktur satuan kerja khusus Migas."Bagaimanapun kita sangat membutuhkan organisasi ini berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas di Riau," ujarnya kepada Media Riau.

Lebih jauh dikatakannya, tiga KKS tersebut yakni Malacca Strait di Pulau Padang Kabupaten Meranti, Sumatera Persada Energi (SPE) dan Sarana Pembangunan Riau (SPR) mengajukan izin pada Pemprov untuk mengoperasikan beberapa sumur minyak.

"SPR ingin mengoperasionalkan 3 sumur minyak lagi dari 22 yang sudah beroperasi, begitu juga SPE yang ingin menambah 2 sumur minyak," aku Emrizal.

Sementara Malacca Starit yang dulunya PT. Kudur dikatakan Emrizal Pakis ingin membangun pipa bawa laut dari Kurau ke Selat Lalang. Terkait pengajuan itu diakui Emrizal Pemprov Riau tidak ada masalah asalkan tidak menganggu dan bertentangan dengan izin lingkungan.

"Yang penting mereka sudah mendapat surat keputusan kelayakan lingkungan, dan surat keputusan lainnya. Semua tidak ada masalah," ucap Emrizal.

,"kita hanya meminta mereka untuk memperhatikan masalah lingkungan karena sangat berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan," pungkas Emrizal.

Diakui Emerizal dengan bertambahnya pengoperasian sumur minyak di Riau otomatis akan berdampak pada dana bagi hasil Migas Riau.
"Produktifitas Migas dapat mendongkrak dana bagi hasil Riau ini jelas menguntungkan kita," jelasnya lagi.

Seperti diketahui, ketiga KKS ini telah berhasil memproduksi ribuan barela minyak perhari, PT. Kundur memproduksi 5600 barel, SPE 500-600 barel. (Rif)