JEMBER, Beritaklik.Com - Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sedang dibahas di DPR RI juga menuai protes dari organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Mereka menyoroti salah satu poin dari RUU Pilkada tersebut yang akan menghapus sistem pemilihan langsung dan dikembalikan ke DPRD.

"Saya tidak tahu apa maksud dari politisi di senayan, sehingga mereka akan menghapus pemilihan langsung, dan dikembalikan ke dewan. Ini namanya pemasungan terhadap hak rakyat," kata Ayub Junaidi, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember, Rabu (10/9/2014).

Bagi Ayub, mengembalikan pemilu kada ke DPRD menunjukkan bahwa ada kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia.

"Ini bukan zaman orde baru, apalagi yang jadi anggota dewan di pusat, banyak mantan aktifis 98 yang jelas- jelas memiliki peran besar menggulingkan rezim otoriter orde baru. Lah, kalau sekarang mereka teriak-teriak dan ngotot agar dikembalikan ke DPRD, ada apa kemudian?" kata dia.

Ayub mengaku akan menggalang kekuatan rakyat di Jember, untuk melakukan gerakan menolak pemilu kada dikembalikan ke DPRD. "Negeri ini milik rakyat, bukan hanya milik segelintir wakil rakyat. Jangan hanya kepentingan sesaat, para wakil rakyat di senayan kemudian mengkibiri hak- hak rakyat," kata dia. Sumber : KOMPAS.com (Bki)