BENGKALIS, Beritaklik.Com - Segunung harapan kini dititipkan di pundak 45 anggota DPRD Bengkalis. Para wakil rakyat tersebut dituntut mampu memperjuangkan aspiras rakyat dan merealisasikan janji-janji politik yang pernah disampaikan saat kampanye beberapa waktu lalu.

Tokoh masyarakat Bengkalis yang dikenal getol mengkritik dan menyuarakan berbagai bentuk penyimpangan dan lainnya, H Efendi Buntat punya pesan khusus kepada para wakil rakyat tersebut.

Kata pria berbadan tambun ini, anggota DPRD yang baru harus ingat apa yang menjadi tanggungjawab seorang dewan dan hendaknya mengambil i'tibar kejadian yang menimpa para wakil rakyat sebelumnya.

"Yang paling utama, mereka harus ingat apa yang pernah disampaikan atau dijanjikan saat kampanye dulu. Jangan hanya ingat tapi wajib direalisasikan. Jangan sebelum duduk asyik mengutuk orang, tapi setelah duduk tak bisa berbuat apa-apa dan banyak alasan,"ujar Buntat.

Hal penting kata Buntat, priode DPRD sebelumnya bisa dikatakan sebagai titik kelam bagi lembaga terhormat tersebut. Untuk itu, dirinya meminta kepada para wakilnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Jadikan apa yang terjadi itu sebagai iktibar, saya katakan priode sebelumnya sebagai titik kelam lembaga wakil rakyat. Mulai dari seringnya paripurna gagal digelar tidak quorum, sampai ke persoalan Bansos yang menyeret Ketua DPRD," sebutnya lagi.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, kata Buntat dirinya tidak akan berhenti menyuarakan apa yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat keadilan masyarakat. Ingat! Siapa yang menabur angin, maka siap-siaplah akan menuai badai,"ucapnya.

Rozali, pemerhati sosial politik menilai tidak sedikit mereka yang apabila sudah diberikan amanah, lupa dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Anggota DPRD pada prinsipnya adalah para wakil rakyat yang diamanahkan untuk meneruskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

''Banyak yang lupa diri ketika sudah duduk di kursi empuk. Padahal mereka duduk berkat suara-suara yang diberikan oleh rakyat. Ingat, mereka yang berkhianat tidak akan selamat,'' tegas Rozali.

Pemerintah Daerah kata Rozali, terdiri dari Eksekutif dan Legislatif. Artinya, anggota DPRD tidak bisa lepas tangan ketika ada persoalan infrastruktur yang tidak beres, pembangunan tidak merata dan berbagai persoalan ketimpangan lainnya.

''Infrastuktur jalan yang belum tuntas-tuntas juga menjadi tanggung jawab dewan, karena ada hak yang melekat padanya yakni hak budgeting dan kontrolling. Jadi dewan tidak bisa mengatakan itu wewenangnya kepala daerah, dia juga harus bertanggungjawab. Mestinya dengan anggaran yang begitu besar tidak ada lagi jalan berlubang di Bengkalis ini," sebut Rozali lagi.

Sementara Zulkarnaen, yang juga warga Bengkalis menilai harmonisasi hubungan antara ekskutif dan legislatif tidak bisa diabaikan dalam upaya membangun sinergitas program-program pembangunan. Tidak jarang program atau usulan yang bagus kemudian mentok karena ada kepentingan tarik ulur dan saling menjatuhkan.

"Ketidakharmonisan hubungan yang sempat mencuat beberapa waktu lalu hendaknya tidak kembali terulang. Tidak ada sejarahnya APBD disahkan melalui Perkada, dan masyarakat juga tahu keputusan Perkada itu karena tidak terbangunnya harmonisasi dua lembaga pemerintah ini," sebut Zul.

Harmonisasi itu tidak berarti lembaga wakil rakyat itu "mbeleo" atas kebijakan eksekutif walau kebijakan itu sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat. Tapi saling mendukung untuk sebuah program yang disara perlu dan tepat untuk mensejahterakan rakyat.

''Kita semua sama maklum, PAN sebagai parpol dengan perolehan kursi terbanyak. Kendati nanti ketua DPRD bakal dinakhodai oleh PAN, tapi kita berharap dewan tetap punya sikap kritis kepada eksekutif. Intinya, mari bangun daera tercinta ini dengan semangat kebersamaan dan berkomtimen demi rakyat, bukan golongan apalagi pribadi,'' pinta Zul. (Bku)