Sekda H Burhanuddin menyerahkan SK kepada tenaga pendamping dan operator PKH di Gedung Daerah, Kamis (9/10).

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam pengentasan kemiskinan. Sebagai program nasional, dalam implementasi di lapangan hendaknya seluruh pihak bisa saling bersinergi sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah, H Burhanuddin saat membuka secara resmi Bimtek Program Keluarga Harapan (PKH), Kamis (9/10). Kegiatan yang ditaja oleh Dinas Sosial tersebut diikuti oleh total peserta sebanyak 78 orang, terbagai dalam dua gelombang. Gelombang I berjumlah 59 orang dan gelombang II berjumlah 19 orang.

Burhanuddin mengatakan, agar penanganan permasalahan kemiskinan melalui PKH dapat berhasilguna dan berdayaguna maka perlu diadakan bimbingan teknis bagi petugas secara terencana dan berkesinambungan. Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan (service provider), pendamping maupun petugas lainnya.

"Karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik kegiatan bimbingan teknis ini. Diharapkan kepada petugas PKH untuk dapat menjalankan kinerja dengan baik seperti lebih jeli terhadap penyaluran dana TKH yang dikucurkan dari kementerian sosial RI serta membuat program kerja yang tidak tumpang tindih," ujarnya lagi.

Dengan adanya bimbingan teknis, masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing, merupakan cara yang terbaik untuk melakukan kerjasama, sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada yang tertinggal.

Para pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Akhirnya target fungsional PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok rumah tangga sangat miskin dapat terwujud.

"Kemudian, dalam hal validasi data RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin,red) untuk calon peserta PKH, hendaknya dilakukan secara akurat. Dengan demikian penerima program PKH benar-benar tepat sasaran," ujarnya lagi.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dibagai kedalam dua gelombang. Gelombang pertama diikuti 59 orang dengan rincian 40 orang service provider, 18 pendamping dan 1 orang operator PKH. Kemudian untuk gelombang kedua diikuti oleh 19 orang dengan rincian 18 orang pendamping dan 1 orang operator PKH. Tampak hadir selain Sekdakab, Kadis Sosial H Darmawai, Kadis Sosial Riau, dan undangan dari Irjen Kementerian Sosial RI. (Bku)