BENGKALIS, Beritaklik.Com - Rapat pembentukan komposisi Komisi-komisi DPRD Bengkalis yang berlangsung, Selasa (21/10) malam, gagal menghasilkan keputusan. Masih terjadi silang pendapat antar anggota DPRD, seperti soal Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang pembentukan peraturan perundangan daerah dan berbagai persoalan lainnya.

Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi dihubungi, Rabu (22/10) mengatakan, Selasa (21/1) sudah digelar rapar pengesahan Tata Tertib DPRD. Rapat tersebut berjalan lancar, sehingga tatib yang sudah dibahas sekiar satu bulan sebelumnya bisa disahkan.

Rapat dilanjutkan pada malam harinya dengan agenda pembahasan pembentukan komisi-komisi DPRD Bengkalis. Sudah dijangkakan banyak pihak, rapat tersebut bakalan alot, bukan hanya soal siapa-siapa yang bakal duduk di komisi, tapi juga soal aturan dan lainnya.

''Pertama memang soal Permendagri itu. Ada pasal yang menyebutkan produk tatib yang dihasilkan atau sudah disahan itu harus diundangkan terlebih dahulu di lembaran daerah, setelah itu baru boleh dijalankan atau mengambil keputusan dan lainnya. Di sini sempat terjadi silang pendapat,'' ujar Heru.

Heru juga tidak menampik, bahwa silang pendapat juga terjadi soal siapa-siapa dan di komisi mana anggota dewan akan bermastautin. ''Ya banyak hal lah, termasuk juga soal komposisi itu,'' ujarnya lagi.

Hanya saja kata Heru, hal seperti itu biasa dalam demokrasi. Semuanya dimaksudkan agar keputusan yang dihasilkan mengakomodir semua kepentingan terutama untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis. ''Biasa itu. Yang jelas jadwal aka kembali kita susun dan secepatnya akan kita gelar rapat lanjutan,'' ujar Heru seraya mengatakan rapat malam Selasa tersebut berakhir hingga pukul 01.00 dini hari.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, H Indra Gunawan saat dihubungi mengatakan, apa yang terjadi adalah dinamika alam demokrasi. Satu pihak tidak bisa memaksakan kehendaknya agar diikuti oleh pihak lain, begitu juga sebaliknya.

''Ini dinamika politik dan sama sekali tidak latah atau ikut-ikutan seperti di Jakarta sana. Semua pendapat hars didengarkan dan kita tidak bisa memaksa orang lain agar ikut kehendak atau pendapat kita. Yakinlah, DPRD Bengkalis akan bekerja lebih baik dan transparan,'' sebut anggota dewan tiga priode ini. (Bku)