Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman Dampingi Presiden Jokowi usai hadiri Rakornas Gubernur Kapolda dan Kabinda se-Indonesia dengan Kabinet Kerja di Jakarta.

JAKARTA, Beritaklik.Com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman menyatakan siap melaksanakan semua instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja Tahun 2014 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), yang melibatkan gubernur se-Indonesia, termasuk Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman.

"Semua instruksi Bapak Presiden siap kita laksanakan karena semua yang beliau sampaikan itu adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," ucap pria yang akrab disapa Andi Rachman itu. Dalam kesempatan itu, Andi didampingi Kepala Bappeda M Yafiz, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau H Burhanuddin dan Kepala Biro Umum H Doni Aprialdi. Hadir juga Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dan para menteri dari Kabinet Kerja.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta seluruh daerah agar mengalokasikan anggaran pembangunan dalam APBD lebih besar dari belanja aparatur. Selama ini, ungkap Jokowi, banyak provinsi atau kabupaten/kota yang anggaran belanja aparaturnya jauh lebih besar dari belanja pembangunan. "Bahkan ada yang anggaran aparaturnya mencapai 80 persen, sementara anggaran untuk pembangunan hanya 20 persen," sesalnya seraya menambahkan, apa yang bisa diberikan untuk rakyat kalau postur APBD-nya hanya untuk memenuhi kebutuhan aparaturnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh kepala daerah agar memeriksa secara mendetil anggaran APBD masing-masing. Jangan dibiarkan begitu saja staf menyusun anggaran tanpa dipelajari dan diketahui secara mendetil untuk apa saja anggaran itu dialokasikan. "Memang harus mendetil agar kita mengetahui secara pasti bahwa anggaran untuk pembangunan sudah lebih besar dari belanja pegawai," tegasnya.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan kepada seluruh daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten/kota untuk membentuk kantor pelayanan terpadu untuk mempermudah perizinan bagi investor. "Bagi yang sudah ada agar ditingkatkan lagi kinerjanya. Bagi yang belum agar segera dibentuk. Kita kasih waktu satu tahun, kalau tidak juga, nanti anggarannya kita kurangi. DAU-nya bisa tidak kita kasih. Jadi, kita lakukan politik anggaran," katanya, memperingatkan.

Soal perizinan ini, Jokowi menilai bahwa selama ini masih amburadul. Akibatnya, banyak invstasi yang terkendala. Investor juga kurang berminat menanamkan modalnya. Akibat izin yang bertele-tele ini, banyak pembangunan yang terhambat. Misalnya saja investasi tentang power plan atau listrik. "Hampir semua daerah kekurangan listrik karena terkendala masalah perizinan. Ini harus kita benahi," tegas Jokowi.

Jokowi juga menegaskan pentingnya investor masuk ke Indonesia. Sebab, tidak mungkin bangsa ini maju tanpa investasi. Namun investor akan enggan masuk jika kondisi bangsa ini tidak kondusif. Apalagi kalau untuk mengurus izin usaha saja sudah bertele-tele. "Ini harus kita reformasi," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan soal subsidi BBM yang dari tahun ke tahun sudah tidak rasional. Dalam lima tahun terakhir, subsidi BBM sudah mencapai Rp714,5 triliun. Sementara anggaran untuk kesehatan dalam lima tahun terakhir hanya Rp202,6 triliun. Begitu juga untuk infrastruktur hanya Rp577,9 triliun. "Seharusnya anggaran untuk kesehatan dan infrastuktur lebih besar dari subsidi BBM, karena subsidi BBM 71 persen dinikmati oleh kelas menengah ke atas," terangnya.

Oleh karena itu, Jokowi ke depan mengaku akan mengurangi subsidi untuk BBM, tapi dialihkan ke hal-hal yang bersifat produktif, seperti meningkatkan subsidi pupuk dan benih untuk petani. Memberikan bantuan pembelian kapal untuk nelayan atau memberikan pinjaman modal untuk UKM. "Subsidi yang seperti ini jelas-jelas untuk rakyat kecil," katanya.

Jokowi juga menjanjikan bahwa dalam waktu 3 tahun Indonesia harus swasembada pangan. Indonesia tidak lagi boleh mengimpor sayur-sayuran seperti kedele atau jagung. Indonesia harus kuat di bidang pangan. Karena itu juga, Jokowi berjanji akan membangun infrastruktur bendungan minimal 5-7 bendungan per tahun. "Kita harus mulai, kalau tidak kapan lagi," tegasnya.

Masih dalam agenda Rakornas, Kapolri Jenderal Sutarman saat menyampaikan paparannya menegaskan bahwa polisi akan berada di garda terdepan dalam mengawal pembangunan di berbagai daerah. Aparat kepolisian harus mendukung agenda pembangunan yang dijalankan kepala daerah. Oleh karena itu, kepala daerah tidak perlu lagi ragu-ragu dalam mengambil kebijakan pembangunan. "Kalau polisi baik kepada penjahat, itu justru yang perlu dicurigai," tegasnya.

Rakornas ditutup oleh Wapres Jusuf Kalla. Dalam pidatonya, JK meminta seluruh gubernur untuk tidak ragu-ragu lagi dalam menjalankan roda pembangunan. Kalau benar-benar membangun untuk rakyat, tidak mungkin seorang kepala daerah akan ditangkap oleh KPK, tegas JK. (adv Humas/Bki)