BANGKINANG-Wacana pemekaran Kabupaten Kampar Kiri akhir-akhir ini kembali mencuat di beberapa media. Wacana ini dikhawatirkan hanya akan menjadi komoditas politik oleh beberapa elit partai tertentu menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Kondisi tersebut sangat disesalkan oleh tokoh masyarakat Kampar Kiri H Yulizar Baharudin SAg MM yang juga mantan anggota DPRD Kampar periode 2004-2009. 
Dirinya  merasa khawatir dengan adanya pernyataan oleh beberapa politisi di Kampar karena dikhawatirkan  masyarakat akan  terprovokasi. "Jangan bodoh-bodohi masyarakat kita. Janganlah, dan janganlah sampai momen ini dimanfaatkan untuk Pemilu 2014. Kalau memang iya,  betul-betul  dibenahi, betul matangkan dulu persiapannya," ujar Yulizar.

Dukungan pemekaran Kabupaten Kampar Kiri  yang dilontarkan oleh politisi di Kampar itu juga dinilai mencederai perasaan masyarakat serantau Kampar Kiri. "Saya juga merasa sedih baik selaku masyarakat  maupun selaku tokoh masyarakat Kampar Kiri, wacana pemekaran ini didengungkan orang saya rasa tak kompeten dan hanya mencari untung untuk mengambil peluang di 2014," imbuhnya.
kepada wartawan, kamis (17/1) katakan, rencana  pemekaran  ini berawal  dengan adanya Mubes I tahun 2000 di wilayah Istana Gunung Sahilan yang diselenggarakan Lembaga Kerapatan Adat Serantau Kampar Kiri. Saat itu dirinya ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Mubes dan Tarlaili sebagai Ketua Pelaksana Mubes.

Lebih jauh diungkapkannya, bahwa waktu itu  hadir seluruh elemen masyarakat dan dihadiri Gubernur Riau H Saleh Djasit  dan drh Chaidir selaku Ketua DPRD Riau serta  ribuan masyarakat. Dan salah satu rekomendasi hasil Mubes pembentukan Kabupaten  Kampar Kiri dengan ibukota Koto Kampar Hulu dan waktu itu sudah dibuat logo Kabupaten.

Dengan adanya Mubes itu kata Yulizar, saat itu masyarakat sudah sangat gembira. Beberapa kali diadakan rapat dan pindah sekretariatnya maka pemekaran Kabupaten Kampar Kiri sampai puncak dengan dibentuknya  Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Kampar pada 2008 lalu  dan Yulizar ditunjuk sebagai  Wakil Ketua Pansus.  "Karena banyak daerah pemekaran yang lain,  maka timbul animo masyarakat. Ini telah tersosialisasi. Akibat akumulasi demo disana sini. Maka didesak bentuk Pansus," terangnya.
Mantan Kepala Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah itu menceritakan, pasca terbentuk Pansus dan beberapa kali rapat,  di DPRD Kampar terjadi pro kontra dan ada faksi-faksi.  Kondisi itulah yang akhirnya perjuangan itu terhenti ditengah jalan. Namun momen inilah kembali digembar-gemborkan oleh Parpol untuk meraih simpati. Hal itu terjadi pada Pemilu 2009.

"Sekarang muncul lagi sampai ekspos di koran ada partai A,B dan C. Jangan karena dia mau mencalonkan diri jadi anggota DPRD di provinsi, saya tak mau seperti itu. Kalau memang nawaitunya  baik,  saya rasa Bupati tak jadi masalah," kata Yulizar.

Dikatakanya lagi, pemekaran itu sangat didambakan masyarakat Kampar Kiri, namun sebaiknya syarat-syarat mesti harus dipenuhi. Diantara syarat itu  infrastruktur, Sumber daya manusia dan pendapatan asli daerah (PAD).

Sejak adanya berita wacana pemekaran baru-baru ini kata pria yang juga Ketua II DPD Gerindra Provinsi Riau itu, sudah banyak masyarakat yang datang bertanya mengenai hal itu. "Saya sampaikan kepada masyarakat tanya sama yang berkoar-koar itu. Pada prisnipnya  saya sampaikan saya sebagai putra daerah Kampar Kiri, pada prinsip kita sangat inginkan pemekaran itu. Tapi infrastruktur, SDM dan PAD-nya  bagaimana,"pungkasnya  Yulizar.(bk.mr)