Bupati H Herliyan Saleh berbincang dengan sejumlah kepala desa dan camat usai membuka Rapat Koordinasi Kades/Lurah, BPD dan Camat se-Kabupaten Bengkalis di Wisma Daerah, Senin (8/12).

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di kecamatan, para Camat diminta rutin melakukan monitoring dan mengendalikan program-program pembangunan Pemerintah. Tidak hanya itu Camat juga diminta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh saat menyampaikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kades/Lurah, BPD dan Camat se-Kabupaten Bengkalis di Wisma Daerah, Senin (8/12).

Selain monitoring, Camat juga harus peka dan turun langsung untuk menyampaikan program-program pembangunan yang dijalankan pemerintah kepada pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatannya. Baik itu pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan maupun berbagai kebijakan lainnya.

"Tidak jarang dalam pengerjaan proyek di lapangan ditemukan berbagai kendala atau bisa jadi muncul praktik kecurangan. Untuk hal-hal semacam itu seorang camat harus segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan persoalan itu," ujar Bupati.

Selain itu, Camat diminta rutin melakukan pembinaan kepada para Kepala Desa dan BPD, terutama menyangkut manajemen pemerintahan dan pengelolaa keuangan. Ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan tak jarang mengantarkan aparatur desa kepada persoalan hukum.

"Begitupun menyangkut sinergitas antara kepala desa dengan BPD. Camat harus mampu menetralisir dan memberikan pemahaman, agar kinerja kedua institusi ini berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kades tidak meninggalkan atau mengabaikan BPD, begitu juga BPD tidak mengangap Kades ebagai rival-nya di desa," papar Bupati.

Herliyan juga mengingatkan kepada seluruh Camat untuk terus melakukan pengawasan kepada seluruh PNS yang bertugas di Kecamatan dan desa. Seperi di kantor-kantor UPTD, sekolah-sekolah dan lainnya. Jika didapati ada oknum PNS dengan sengaja meninggalkan pekerjaan atau tidak masuk kantor/sekolah dengan alasan jalan, untuk disampaikan kepada SKPD terkait.

"Pesan ini sudah saya sampaikan tahun 2010 lalu, jadi tugas ini masih melekat pada para camat. Awasi para PNS, baik yang bertugas di perkantoran maupun para guru. Pantau kinerjanya, jika ditemukan ada yang melakukan pelanggaran koordinasikan kepada satker di mana PNS itu bernaung," pinta Bupati.

Diterangkan Bupati, dewasa ini PNS dituntut mampu menunjukkan kinerjanya yang baik. Bahkan sudah ada wacana dari pemerintah, bagi PNS yang tidak produktif atau malas-malasan, bakal diusulkan untuk dilakukan pansiun dini.

"Semua ini kita maksudkan, agar para abdi negara ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Tidak sekadar masuk kantor atau ke sekolah, tapi tidak peduli dengan capaian kerja seperti apa," sebutnya. (Bku)