Bupati Rohul Terima Penghargaan Penilaian WTP dari Menkeu RI
Ahad, 14 September 2014
JAKARTA, Beritaklik.Com - Bupati Rokan Hulu
(Rohul) Drs. H. Achmad MSi untuk kesekian kalinya menerima piagam penghargaan
tingkat nasional. Pada Jumat (12/9/14) malam lalu, Achmad menerima penghargaan
dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), M. Chatib Basri.
Piagam penghargaan diterima Achmad bertepatan Acara Malam Apresiasi, seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014, dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta.
Penghargaan dari Menkeu RI berkat prestasi Pemerintah Kabupaten Rohul yang telah memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun anggaran 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Achmad menjadi salah satu dari 136 kepala daerah di tanah air yang menerima piagam penghargaan dari Menkeu RI tersebut.
Pada acara itu, Menkeu RI M. Chatib Basri mengatakan piagam penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah karena berprestasi dalam penyelenggara pengelolaan keuangan Negara.
Menurut dia, penghargaan itu berkat Opini WTP dari BPK RI. Tujuan lain, sebagai wujud motivasi dari Pemerintah Pusat kepada kepala daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah bersifat transparansi dan akuntabel.
Menkeu mengajak seluruh kepala daerah di tanah air untuk terus menata kerja di pemerintahannya dengan lebih memfokuskan perbaikan di bidang keuangan. Dia mengharapkan, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 menjadi motivasi bagi kepala daerah lain agar bisa meraih Opini WTP di masa akan datang.
Seusai acara, Bupati Rohul Achmad mengakui penghargaan diterima dari Menkeu RI merupakan apresiasi dari kinerja dilakukan Pemkab Rohul dalam mengelola keuangan daerah lebih transparansi dan akuntabilitas.
"Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemkab Rokan Hulu. Diharapkan, Opini WTP bisa dipertahankan pada LHP Keuangan tahun 2014," kata Achmad didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rohul Jaharuddin MM.
Diakui Bupati Rohul dua periode ini, Pemkab Rohul tetap konsisten dalam mengelola keuangan dengan sistem akuntabilitas. Sehingga tidak terjadi penyimpangan, penyelewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Kedepan, aparatur harus lebih profesional lagi dalam mengelola keuangan daerah," ajak dia.
Menurut Achmad, penilaian WTP dilakukan BPK RI sifatnya global. Pemkab Rohul, kata dia, akan tetap konsisten pada aturan berlaku, seperti pelaporan tepat waktu, penggunaan anggaran dengan persentase 55 persen untuk publik dan 45 persen untuk aparatur.
Dia menambahnya, transparansi bukan saja dalam sistem pengelolaan keuangan, namun harus dilakukan dalam sistem pelelangan kegiatan proyek melalui LPSE. Sehingga semua orang bisa mengakses seluruh kebijakan pemerintah daerah tertuang dalam APBD Rohul.
Achmad mengungkapkan, penghargaan dari Menkeu RI berkat Opini WTP atas LHP Keuangan Pemkab Rohul pada 2013 lalu yang diserahkan ke BPK RI Perwakilan Riau pada 18 Juni 2014 lalu lalu. Diakuinya, penghargaan tidak terlepas dari kerjasama seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Rohul serta berbagai pihak terkait.***(adv/hum)
Piagam penghargaan diterima Achmad bertepatan Acara Malam Apresiasi, seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014, dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta.
Penghargaan dari Menkeu RI berkat prestasi Pemerintah Kabupaten Rohul yang telah memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun anggaran 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Achmad menjadi salah satu dari 136 kepala daerah di tanah air yang menerima piagam penghargaan dari Menkeu RI tersebut.
Pada acara itu, Menkeu RI M. Chatib Basri mengatakan piagam penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah karena berprestasi dalam penyelenggara pengelolaan keuangan Negara.
Menurut dia, penghargaan itu berkat Opini WTP dari BPK RI. Tujuan lain, sebagai wujud motivasi dari Pemerintah Pusat kepada kepala daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah bersifat transparansi dan akuntabel.
Menkeu mengajak seluruh kepala daerah di tanah air untuk terus menata kerja di pemerintahannya dengan lebih memfokuskan perbaikan di bidang keuangan. Dia mengharapkan, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 menjadi motivasi bagi kepala daerah lain agar bisa meraih Opini WTP di masa akan datang.
Seusai acara, Bupati Rohul Achmad mengakui penghargaan diterima dari Menkeu RI merupakan apresiasi dari kinerja dilakukan Pemkab Rohul dalam mengelola keuangan daerah lebih transparansi dan akuntabilitas.
"Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemkab Rokan Hulu. Diharapkan, Opini WTP bisa dipertahankan pada LHP Keuangan tahun 2014," kata Achmad didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rohul Jaharuddin MM.
Diakui Bupati Rohul dua periode ini, Pemkab Rohul tetap konsisten dalam mengelola keuangan dengan sistem akuntabilitas. Sehingga tidak terjadi penyimpangan, penyelewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Kedepan, aparatur harus lebih profesional lagi dalam mengelola keuangan daerah," ajak dia.
Menurut Achmad, penilaian WTP dilakukan BPK RI sifatnya global. Pemkab Rohul, kata dia, akan tetap konsisten pada aturan berlaku, seperti pelaporan tepat waktu, penggunaan anggaran dengan persentase 55 persen untuk publik dan 45 persen untuk aparatur.
Dia menambahnya, transparansi bukan saja dalam sistem pengelolaan keuangan, namun harus dilakukan dalam sistem pelelangan kegiatan proyek melalui LPSE. Sehingga semua orang bisa mengakses seluruh kebijakan pemerintah daerah tertuang dalam APBD Rohul.
Achmad mengungkapkan, penghargaan dari Menkeu RI berkat Opini WTP atas LHP Keuangan Pemkab Rohul pada 2013 lalu yang diserahkan ke BPK RI Perwakilan Riau pada 18 Juni 2014 lalu lalu. Diakuinya, penghargaan tidak terlepas dari kerjasama seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Rohul serta berbagai pihak terkait.***(adv/hum)