BENGKALIS, Beritaklik.Com - Sudah empat tahun pelabuhan kargo yang dibangun pada masa pemerintahan bupati Syamsurizal di desa Air Putih kecamatan Bengkalis selesai, hingga saat ini pelabuhan yang menelan anggaran Rp 56 milyar tersebut masih terlantar dan belum kunjung difungsikan. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bengkalis sendiri sedang menjajaki rencana kerjasama dengan berbagai pihak.

Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syahrial ST, Selasa (9/12) saat dikonfrimasi soal pelabuhan kargo di Air Putih tersebut mengaku belum mengetahui persis duduk persoalannya, karena sampai sekarang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ia hanya menyebut, bahwa dalam waktu dekat setelah pembahasan dan pengesahan RAPBD tahun 2015 selesai, komisi II akan menanggil pihak Dishubkominfo soal keberadaan pelabuhan tersebut.

"Memang sangat disayangkan sudah empat tahun pelabuhan itu tidak difungsikan sama sekali, padahal pembangunannya menelan biaya yang lumayan besar dan semua bersumber dari APBD Bengkalis. Dalam waktu dekat setelah pengesahan APBD 2015, kita hearing (dengar pendapat,red) dengan Dishubkominfo soal kejelasan masa depan pelabuhan tersebut, karena sayang terlantar begitu saja,"ujar Syahrial.

Politisi Partai Golkar tersebut menyebutkan juga bahwa seharusnya setelah BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ) tidak sanggup mengelola pelabuhan tersebut harus ada alternatif lain untuk dilakukan kerjasama pengelolaan. Misalnya, dengan PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) atau pihak swasta yang berpengalaman dalam pengelolaan pelabuhan, karena apabila terlalu lama terlantar dikhawatirkan pelabuhan tersebut akan lapuk dan daerah dirugikan.

"Seharusnya ada komunikasi untuk menjalin kerjasama supaya pelabuhan kargo itu bisa beroperasi. Dishubkominfo selaku leading sector kita minta pro aktif, bagaimana pelabuhan kargo itu bisa beroperasi menggantikan pelabuhan lama di kota Bengkalis yang sudah tua,"tambah Syahrial lagi.

Terpisah Kadishubkominfo Ja'afar Arif yang ditanya soal langkah kedepan pengeoperasian pelabuhan kargo tersebut mengaku kalau pihaknya saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan PT.Pelindo yang notabene adalah BUMN yang berpengalaman mengelola pelabuhan. Rencana menggandeng PT.Pelindo dikarenakan BUMD PT.BLJ merasa tidak sanggup mengelola pelabuhan kargo tersebut.


Sementara itu disampaikan Ja'afar, kalau membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) tentu harus ada Peraturan Daerah (Perda) dan BUP berdiri sendiri dan akan memakan waktu panjang. Dishubkominfo menjajaki kerjasama operasional (KSO) dengan PT.Pelindo dengan tujuan bagaimana dalam waktu dekat pelabuhan kargo itu dapat dioperasikan.

"Sekarang ini kita menjajaki KSO dengan PT.Pelindo untuk pengelolaan pelabuhan kargo tersebut. Saya bersama kepala PT.Pelindo (M.Fikri,red) sudah menemui Kemneterian Perhubungan RI soal rencana KSO tersebut, termasuk juga akan membangun komunikasi dengan pihak Syahbandar selaku pemegang otoritas pelayaran,"terang Ja"afar.

Persoalan lain tambah mantan camat Bengkalis tersebut di pelabuhan kargo Air Putih adalah belum adanya gudang tempat penyimpanan barang. Kemudian soal perizinan operasional nantinya tentu akan diselesaikan setelah KSO dengan PT Pelindo terealisasi. (Bku)