Juru bicara Fraksi Amanat Nasional, Rianto menyerahkan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD 2015 kepada pimpinan rapat, Kaderismanto disaksikan Sekda, H Burhanuddin, Selasa (15/12).

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Fraksi -fraksi di DPRD Bengkalis menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD 2015 melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua, Kaderismanto, Selasa (16/12) malam.

Dalam pandangan umum yang disampaikan melalui juru bicaranya, sejumlah fraksi menyoroti masih besarnya silpa tahun 2014 yang diprediksi mencapai angka Rp885,8 miliar. Di samping itu ada juga fraksi yang menyoroti bahwa anggaran untuk sektor pendidikan yang diusulkan dalan rancangan APBD 2015 belum sesuai amanah UU Pendidikan atau masih di bawah 20%.

Seperti disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Hj Aisyah, bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang hendaknya diimbangi dengan mempercepat proses dan tahapan yang logis sehingga serapan anggaran bisa maksimal. Seperti melakukan proses pelelangan yang cepat dan tepat waktu, meningkatkan pengawasan yang lebih intensif dari lembaga pemerintahan lainnya, legislatif dan yudikatif. Fraksi Golkar juga mengharapkan Pemkab meningkatkan pelayanan publik, seperti raskin, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Harapan senada disampaikan Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa melalui juru bicaranya Irmi Syakip Arsalan, berharap serapan APBD tahun 2015 harus meningkat sehingga tidak meninggalkan silpa yang sangat besar. Sungguh sangat disayangkan sangat besar uang rakyat tidak bisa berputar dan bermanfaat dalam anggaran 2014. Jika dana sebesar itu dimanfaatkan untuk infrastruktur dasar, kesejahteraan guru dan program ekonomi produktif bagi rakyat, tentunya akan bermanfaat.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan Rianto dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya Susianto SR menyoroti tentang alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai angka 20% dalam rancangan APBD Bengkalis 2014. Menurut catatan Fraksi PKS, anggaran untuk pendidikan yang diusulkan dari rancangan APBD 2015 baru 19,39 persen, sementara UU Pendidikan mengamanatkan 20%.

Selain persoalan pendidikan, Fraksi PAN juga menyoroti bidang pelayanan kesehatan yang masih banyak harus dibenahi, baik soal kelengkapan pendukung rumah sakit dan puskesmas, ketersedian obat, fasilitas pasien maupun tenaga medis. Kemudian mewujudkan status RSUD Bengkalis dan RSUD Duri menjadi Badan Layanan Unit Daerah (BLUD).

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Indrawan Sukmana, meminta kepada Pemkab untuk meningkat porsi belanja langsung sehingga hakekat APBD sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat bisa tercapat. Fraksi ini mendorong Pemkab Bengkalis untuk memanfaatkan secara optimal semua pendaptan dan penerimaan untuk program yang prioritas.

Kemudian Fraksi PDI-P Restorasi melalui jubirnya Johan Wahyudi menyoroti masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan yang belum terpenuhi atau belum tersentuh, khusus di wilayah perdesan. Selanjutnya pembangunan jaringan listrik melalui program listrik masuk desa yang masih terkendala masalah perizinan lintasan jaringan di kawasan HTI.

Terakhir Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicarnya Sukaddi menyambut baik 8 prioritas yang tertuang dalam rancangan APBD 2015. Tinggal lagi bagaimana dapat dikelola oleh masing-masing SKPD dan tepat sasaran dengan mengedepankan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan transparansi. (Bku)