BENGKALIS, Beritaklik.Com - Tidak hanya DPRD Bengkalis, sejumlah kalangan juga menyayangkan besarnya sisa anggaran (Silpa) saban tahun. Jika tahun 2013 lalu Silpa mencapai Rp 600 miliar lebih, tahun 2014 ini lebih besar lagi. Silpa 2014 diasumsikan sebesar Rp 885 miliar lebih.

Sejumlah kalangan menilai, yang menjadi biang kerok besarnya Silpa setiap tahun adalah, lambatnya proses lelang di ULP Bengkalis. kendati sejak beberapa tahun terakhir APBD disahkan awal tahun, namun sebagian kegiatan selalu saja dilakukan di penghujung tahun.

"Setiap tahun persoalannya itu ke itu saja, saya yakin kalau proses tendernya selesai di awal atau pertengahan tahun kasusnya tidak akan seperti ini, karena rekanan punya banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan," ujar Muhammad Rozali SH tokoh muda Bantan, Jumat (19/12).

Ketua Forum Peduli Bengkalis ini menambahkan, keterlambatan proses lelang tidak hanya berdampak kepada besarnya Silpa, tapi juga kualitas proyek. Rekanan pemenang tender berusaha menyelesaikan pekerjaan, tak jarang harus kerja sampai tengah malam. Akibatnya, banyak pekerjaan yang selesai namun kwalitasya tidak sesuai harapan.

"Itu resiko, soalnya kalau tak selesai rekana atau perusahaannya kena blacklist. Jadi apapun cara pekerjaan harus selesai tanpa memperhatikan kualitasnya, apalagi kalau konsultan pengawas dan PPTK nya juga acuh dengan pekerjaan di lapangan," imbuh Rozali.

Dana sebesar Rp 885 miliar kata Rozali, sejatinya bisa digunakan untuk banyak hal, sayang anggaran tersebut kembali ke kas negara dan baru bisa digunakan lagi pada tahun anggaran berikutnya. "Kunci utama adalah proses tender, tender makin lambat maka akan semakin besar dana Silpa," ujarnya.

Keterlambatan proses lelang kata Rozali, tidak semata karena masing-masing Satker lambat menyerahkan berkas ke ULP, bisa jadi ketika berkas sudah diserahkan terjadi banyak kepentingan yang merecoki panitia lelang.

"Isu suap, pengaturan dan hal-hal lain yang terdengar saban tahun, juga bisa menjadi penyebab proses tender lambat. Kuncinya, kalau semua pihak berkomitmen memperkecil Silpa, anasir-anasir seperti itu harus disingkirkan. Lain hal kalau memang kita acuh dengan kondisi yang ada, mau Silpa atau tidak ora urus," papar Rozali. (Bku)