BENGKALIS-Pihak dapat eksekutif menerima kritikan dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Bengkalis terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2013, termasuk soal terlambatnya pelaksanaan kegiatan tahun 2012.

“Kita sepakat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk upaya percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya bisa maksimal,"ujar Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh dalam pidato tertulisnya yang dibacakan Sekda H Asmaran Hasan pada rapat paripurna jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, Senin (21/1).

Menjawab pertanyaan Fraksi Laksamana bahwa dalam penempatan pejabat ada unsur like and like, dijelaskan Sekda bahwa Pemkab sudah berusaha maksimal dalam menempatkan pejabat dan evaluasi terus dilakukan guna meningkatkan kinerja. Lebih khusus lagi saat ini Pemkab sedang melakukan evaluasi kinerja masing-masing SKPD terhadap capaian kegiatan tahun 2012.

“Pada bulan ini akan ada rotasi pejabat guna menyikapi apa yang menjadi harapan kita semua. Demikian juga untuk ULP, evaluasi sudah dilakukan. Mulai dari penempatan personil hingga cakupan pelayanannya. Jika tahun 2012 pokja di ULP hanya 6, maka tahun 2013 ditambah menjadi 8 pokja. Setelah APBD disahkan, langsung akan melakukan proses lelang,”ujar Sekda.

Untuk kegiatan 2012 yang tidak selesai atau tidak dilaksanakan sama sekali karena ketersedian waktu yang tidak mencukupi, pihak eksekutif akan menganggarkannya kembali tahun ini. Bupati seperti disampaikan Sekda mengucapkan terima kasih atas pemahaman mendalam anggota dewan yang terhormat terhadap proyek multiyears guna percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis.

"Saat ini untuk proyek multiyears sedang dilelang melalui sistem lelang terbuka e-procurement. Untuk pengembangan pelabuhan roro Air Putih dan Sei Selari juga sudah dianggarkan tahun ini melalui Dinas Perhubungan,”ungkap Sekda.

Menyangkut adanya pertanyaan fraksi terhadap program UED-SP supaya ditinjau ulang,Sekda menjelaskan bahwa program unggulan Pemkab ini dalam upaya mendukung grandstrategi dan 6 jaminan terhadap masyarakat. Pada tahun 2011 telah dikucurkan dana untuk program UED-SP ini sebesar Rp102 miliar atau Rp1 miliar per desa.Pemanfaatannya oleh masyarakat juga cukup bagus, dimana hampir semua desa memanfaatkan dana bergulir ini mencapai angka 100 persen. Hanya 4 desa yang berada di kasaran 90 persen.

Demikian juga untuk program Inbup PPIP, Pemkab kembali menganggarkannya tahun ini bersama UED-SP.  Kedua program ini merupakan unggulan Pemkab dalam upaya membangun ekonomi skala mikro masyarakat dan infrastruktur mikro di pedesaan.

Menyinggung soal besarnya SILPA tahun 2012 mencapai Rp1,2 triliun seperti yang disampaikan Fraksi Koalisi Reformasi, menurut Sekda sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp1,6 triliun. Namun secara absolut diakui bahwa Silpa masih besar dan pihak eksekutif telah bertekad agar ke depan angkanya bisa lebih ditekan lagi.