Anggota DPRD Bengkalis, Nurazmi Hasyim (kanan) bersama Kepala Desa Pangkalan Nyirih Hasan Basri (kiri) saat meninjau keluarga suku asli di Pulau Rupat yang menempati rumah tidak layak huni, baru-baru.

RUPAT, Beritaklik.Com - Rumah suku asli asal Pulau Rupat masih banyak yang tak layak huni, untuk itu kalangan masyarakat dan anggota DPRD Bengkalis asal Pulau Rupat berharap Pemkab Bengkalis meningkatkan volume atau jumlah pembangunan rumah layak huni (RLH) untuk komunitas adat tertinggal (KAT). Pasalnya dari 60 usulan pembangunan RLH untuk KAT di Rupat tahun 2015 ini, hanya terakomodir 12 unit lewat APBD Bengkalis tahun 2015.

Kepala Desa Pangkalan Nyirih Hasan Basri ST, Minggu (25/1/2015) mengatakan bahwa pembangunan RLH dari yang diusulkan kepada Pemkab Bengkalis sebanyak 60 unit hanya masuk dalam APBD tahun ini sebanyak 12 unit. Usulan 60 unit tersebut berdasarkan kepada kondisi dan realita yang ada, karena masih banyak warga KAT yang memiliki tempat tinggal sangat tidak layak huni beserta keluarga mereka.

"Seharusnya dari usulan yang kita sampaikan tersebut setengahnya dapat diakomodir, karena usulan RLH itu terakit erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama ini program Pemkab Bengkalis dalam pemberdayaan KAT cukup bagus, tapi harus ditingkatkan, seperti pembangunan RLH dan program pengentasan kemiskinan," saran Hasan Basri.

Di sisi lain anggota DPRD Bengkalis asal Rupat, Nurazmi Hasyim ST juga mengaku sedikit kecewa karena sedikitnya RLH untuk warga KAT di Rupat yang diakomodir. Ke depan ia berharap Pemkab Bengkalis lebih meningkatkan jumlah bantuan RLH kepada KAT di Pulau Rupat karena mayoritas komunitas suku asli tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan.

"Harapan kita RLH khusus warga KAT lebih ditingkatkan seiring dengan upaya pemberdayaan ekonomi mereka yang selama ini jauh dari kemapanan. Selaku anggota DPRD dari Rupat, kita tetap komit memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak masyarakat, khususnya untuk mendapatkan RLH yang sesuai standar," papar Nurazmi.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung selain RLH khusus KAT pemerintah program juga lebih menyentuh kepada pengentasan kemiskinan dengan memberikan prioritas yang lebih. Hal itu dikarenakan warga KAT selama ini taraf penghidupan mereka kurang mampu, hanya bertahan hidup dari pekerjaan mencari kayu bakau atau menjaring ikan di laut.

"Pemberdayaan KAT di Pulau Rupat selain pembangunan RLH juga menyentuh semua aspek, seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. KAT di Pulau Rupat tersebar hampir di semua desa, dan mereka belum tersentuh secara maksimal untuk mengangkat taraf hidup ke arah yang lebih baik, di sinilah kita menuntut peran nyata pemerintah daerah," tukas Nurazmi.(Bkf)