BENGKALIS, Beritaklik.Com - Berbagai program pemberdayaan dan pembangunan yang langsung dikucurkan ke masyarakat melalui Instruksi Bupati untuk Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (Inbup-PPIP), Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Sinpan Pinjam (UED/K-SP) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilontarkan Pemkab Bengkalis dinilai berhasil.

Seperti disampaikan Wakil Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, H Amrizal, Rabu (11/2), dari tiga program yang langsung dikelola desa itu, yang paling menarik adalah Inbup-PPIP. Karena dari proses pembangunannya tidak melibatkan pihak ketiga, melainkan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat setempat.

"Dengan kata lain masyarakatlah yang membangun kampung halaman mereka sendiri. Dengan pola ini tentu saja pembangunan infrastruktur desa bisa dijamin kualitasnya," tambah dosen STAIN Bengkalis ini.

Di samping itu, sambungnya, untuk program UED/K-SP yang diluncurkan empat tahun lalu, sudah ada desa yang memiliki aset Rp8 miliar hingga Rp10 miliar. Setiap masyarakat desa secara perorangan bisa menikmati dana segar puluhan juta rupiah melalui proses peminjaman yang tidak begitu rumit untuk pengembangan usaha ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

"Meskipun saya tidak pernah menikmati dana pinjaman ini, tapi saya bisa merasakan betapa masyarakat pedesaan betul-betul merasakan manfaatnya dari program ini. Lebih mengesankan sisa hasil UED/K-SP setiap tahun, di samping digunakan untuk honor pengelola juga dialokasikan untuk bantuan sosial kemasyarakatan di desa dan pengadaan doorprize bagi para nasabah," sebutnya.

Belum lagi untuk program ADD, miliaran rupiah digunakan untuk menggerakkan jalannya roda Pemerintahan Desa, pembangunan dan kegiatan masyarakat. "Para aparat desa, mulai kepala desa, anggota BPD, Kadus dan RT/RW melalui ADD bisa menerima honor setiap bulannya," sebut Amrizal.

Yang hebatnya lagi, ujar mantan Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Bengkalis ini, sekitar dua tahun lalu ia diminta mengajar pada salah satu perguruan tinggi di Indragiri Hulu. Di saat waktu luang dirinya manfaatkan untuk mengunjungi teman satu kosnya waktu kuliah dahulu, yang saat itu menjadi anggota BPD di Rengat.

"Ketika itu saya bertanya, berapa jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu? Teman saya menjawab, sekitar 150 juta per/desa. Saya pun terkejut seakan-akan tidak percaya karena 150 juta itu sama besarannya dengan bantuan dana sosial atau hibah untuk Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya saya berpikir apa yang bisa dilakukan untuk desa dengan dana 150 juta itu," tuturnya.

Amrizal menilai, ke tiga program Pemkab ini mampu menciptakan iklim yang kondusif dan progresif bagi setiap desa serta menciptakan daya saing yang sehat antar desa dalam memajukan kampung halaman masing-masing.

"Ya setahu saya dengan adanya program itu, hampir setiap desa pada saat Pilkades diikuti lebih dari lima calon kepala desa. Sementara dahulu sulit sekali mencari orang yang akan dijadikan kepala desa. Demikian pula animo masyarakat sedemikian besarnya untuk menjadi perangkat desa," terangnya lagi.

Kemudian, berbagai infrastruktur desa yang tidak tercover dalam APBD Kabupaten, telah berhasil dibangun secara merata melalui dana Inbup dan UED/K-SP. Kendatipun jumlahnya belum signifikan, bangkit melalui dana UED/K-SP.

Namun, sehebat apapun program yang digagas, Amrizal, mengakui kalau berbagai program-program tersebut masih ditemukan beberapa kelemahan. Salah satunya seperti tidak semua masyarakat yang memanfaatkan dana pinjaman untuk mengembangkan usaha ekonomi tapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kesalahan ini tidak mengurangi arti dan makna dari program tersebut. Paling tidak masyarakat merasa sangat terbantu, meskipun pemanfaatannya tidak sesuai tujuan. Lagi pula kelemahan seperti itu sebenarnya masih bisa ditutupi dengan menindaklanjutinya melalui program pembinaan, pendamping dan pemantauan usaha ekonomi secara berkelanjutan. Sehingga masyarakat pengguna dana UED/K-SP bisa diarahkan dan diawasi secara berkala," terang Amrizal. (Bku)