BENGKALIS, Beritaklik.Com - Anggota DPRD Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis-Bantan, Indrawan Sukmana meminta kepada Pemkab Bengkalis, khususnya Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) melakukan kajian ulang tentang pembukaan perkebunan kelapa sawit di Pulau Bengkalis.

"Ke depannya harus ada moratorium pembukaan perkebunan kelapa sawit di Pulau Bengkalis, baik di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Karena pembukaan perkebunan kelapa sawit di pulau gambut yang merupakan pulau endapan beresiko secara ekosistem," terang Indrawan Sukmana, Kamis (26/3).

Dikemukakan politisi Partai Gerindra ini, pembukaan perkebunan kelapa sawit baik oleh perusahaan swasta maupun masyarakat di Pulau Bengkalis harus terlebih dahulu melalui kajian. Karena dampak dari pembukaan kebun kelapa sawit kepada ekosistem, seperti terjadinya abrasi, cuaca panas dan kandungan debit air di tanah berkurang.

Disampaikan Indrawan, kebun kelapa sawit adalah tanaman keras yang menghisap air dan merusak kesuburan tanah. Akibat dari pembukaan kebun kelapa sawit baik dalam skala besar maupun kecil juga berdampak pada pemanasan global, atau terjadinya suhu udara ekstrem. Ditambah lagi penanaman kelapa sawit di bibir pantai sangat beresiko terjadinya abrasi.

"Pemkab Bengkalis, melalui Disbunhut harus mengkaji ulang pembukaan perkebunan kelapa sawit di pulau Bengkalis yang notabene adalah pulau gambut dan pulau endapan. Kalau tidak dilakukan moratorium serta kajian komprehensif, maka kedepan dikhawatirkan bencana lebih besar bisa terjadi di Pulau Bengkalis dan merusak masa depan anak cucu kita," tukas Indrawan.

Disinggung soal kebun kelapa sawit yang sudah ada sekarang menurutnya jelas tidak bisa dilarang lagi. Yang perlu dipikirkan kedepannya adalah bagaimana kelapa sawit jangan menjadi komoditi utama perkebunan masyarakat, sebelum ada kajian dan pemetaan soal bencana yang ditimbulkan serta langkah-langkah pengamanan pantai. (Bku)