Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Teknologi dan Ekonomi, Zulfan Heri mewakili Plt Gubernur Riau memuka Seminar RAN HAM di ruang rapat Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (10/6).

BENGKALIS, Beritaklik.Com - Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Riau menggelar seminar pemantaun, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) kabupaten/kota se-Provinsi Riau di Bengkalis, Rabu (10/6).

Seminar yang dilaksanakan sehari dibuka oleh  Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Teknologi dan Ekonomi, Zulfan Heri mewakili Plt Gubernur Riau di ruang rapat Kantor Bupati Bengkalis. Acara pembukaan turut dihadir Kabag Hukum dan HAM Kabupaten Bengkalis, Jonaidi.

Gubernur Riau dalam pengarahannya yang disampaikan Staf Ahli Bupati mengatakan, tujuan kegiatan ini agar para peserta yang terdiri dari anggota panitia RAN HAM Kabupaten Kota dapat meningkatkan pemahaman tentang RAN HAM dan koordinasi antara anggota panitia RAN HAM dengan anggota terkait.

Dijelaskan Zulfan Heri, RAN HAM tahun 2004-2009 sebagaimana tertuang dalam Kepres No 40 Tahun 2014 telah berakhir dan telah ditindak lanjuti dengan dengan Perpres  No 23 Tahun 2011 tentang RAN HAM 2011-2014. Langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta partisipasi masyarakat tertuang secara jelas dalam Perpres 23 Tahun 2011 tersebut, dimana dalam hal menjamin peningkatan, penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM haruslah mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

"Sebagai implementasi dari Peraturan Presiden yang dimaksud dalam pelaksanaan RANHAM, baik tingkat pusat maupun daerah dikukuhkan Panitia Nasional, untuk Provinsi Riau setelah dibentukan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No 831 tahun 2011," ujar Gubri seperti dibacakan Zulfan.

Dalam rangka pelaksanaan RAN HAM dan operasionalnya, Gubri dalam amanatnya berharap semua pihak terkait untuk dapat memberikan perhatian dan fasilitas sehingga tujuan dari RAN HAM dapat direalisasikan dan dalam menjalankan tugas diharapkan adanya kerjasama semua pihak. Misalnya birokrasi, dapat mendorong munculnya partisipasi lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan RAN HAM dapat berjalan dengan baik. (Bku)