"Memang benar telah dilaksanakan FKP, tapi tidak melibatkan tokoh masyarakat termasuk BPD, KPMD dan LPMD. Hanya beberapa tokoh saja, yaitu kepala dusun dan Ketua RW. Sementara yang bersangkutan tidak menyampaikan ke masyarakat secara umum," ujar Ketua SMPL Kabupaten Bengkalis, Turadi kepada wartawan, Rabu (24/6/2015).

Ditambahkan Turadi, di desa juga tidak ditemukan sosialisasi baik dalam bentuk pamflet atau spanduk sebagai pemberitahuan sedang dilakukannya kegiatan PBDT Tahun 2015. Dari beberapa masyarakat yang diambil sample juga mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.

"Menyikapi kondisi ini, kami telah menyurati Bupati Bengkalis dan Ketua DPRD Bengkalis yang intinya mohon dorongan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan FKP dalam kegiatan Basis Data Terpadu tahun 2015 yang sudah dilaksanakan BPS Bengkalis. Kita khawatir nantinya data yang diperoleh tidak akurat sehinga berdampak pada tidak tepat sasarannya program yang telah disusun pemerintah," harapnya.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh meminta kepada seluruh RT yang ada di desa/kelurahan se-Kabupaten Bengkalis untuk mensukseskan PBDT. Kepala desa maupun lurah hendaknya mengontrol kinerja RT yang tidak peduli dengan PBDT tersebut.

"Jangan sampai ada satu warga miskin pun yang tercecer, karena Pemutakhiran Basis Data Terpadu ini penting sebagai dasar untuk penerapan Program Perlindungan Sosial, seperti raskin dan sebagainya," ujar Herliyan Saleh kepada wartawan di sela-sela safari Ramadhan, baru-baru ini.

Hal itu ditekankan Bupati menyusul adanya informasi dari warga, bahwa ada RT yang terkesan kurang respon terhadap PBDT. Kalau RT kurang respon, dikhawatirkan hasil dari PBDT nantinya tidak akurat, karena bisa saja ada warga miskin sesuai dengan kriteris BPS tidak terdata.

"Memang untuk pemutakhiran ini nantinya ada petugas dari BPS yang turun ke lapangan, tapi kalau data yang diberikan RT tidak akurat tentu berpotensi untuk terjadi bias," kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Herliyan menginstruksikan kepada kepala desa maupun lurah agar benar-benar mengontrol kinerja RT. Kalau ada di wilayah kerjanya ditemukan RT yang kurang respon terhadap PBDT hendaknya diberikan teguran. "Kalau ternyata tetap tidak menjalakan tugasnya dengan baik, tolong catat namanya dan laporkan ke kecamatan. Sebagai RT harusnya peduli dengan warganya," ujar Herliyan lagi.

Untuk PBDT tersebut, Kepala BPS Bengkalis Rafdi ST mengatakan, sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis telah menyelesaikan Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP dilakukan untuk menjaring warga miskin yang ada di desa/kelurahan sebelum nantinya dilakukan pencacahan di lapangan. (Bku)