BENGKALIS, Beritaklik.Com - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis belum menetapkan pasangan yang lolos verifikasi untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati pilkada Desember mendatang, namun para calon dituntut komitmen dengan janji-janji politik, terutama soal penuntasan berbagai persoalan dasar.

Seperti di katakan Dr Tukiman Khateni, Minggu (2/8), menurutnya masih banyak persoalan dasar yang harus dituntaskan, mulai dari persoalan infrastruktur, baik itu jalan, listrik, air bersih dan lainnya, juga persoalan kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Sanak jati Kembung Luar ini menjelaskan, untuk infrastruktur jalan, sebagian memang sudah terbangun dengan baik, namun hal itu belum dinikmati masyarakat Bengkalis secara keseluruhan. Masih banyak masyarakat yang berkutat dengan jalan rusak.

"Alhamdulillah jalan poros yang dibangun dengan proyek Multiyears sudah dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat, tapi masih banyak yang belum menikmati itu. Seperti warga desa Kelemantan, Sekodi, Teluk Lancar, Muntai, Bantan Air sebagian Bantan Tengah dan lainnya, mereka masih berjibaku dengan jalan-jalan yang hancur dan rusak," sebut Tukiman.

Begitupun jaringan listrik, saat ini memang sudah menyentuh seluruh desa di pulau Bengkalis, namun persoalan pemadaman bergilir ataupun yang tidak terjadwal masih sering terjadi, "Pemimpin mendatang harus mampu menuntaskan persoalan ini. bukan sekadar tabur janji, tapi harus benar-benar berkomitmen dan jika perlu harus ada kontrak politik dengan masyarakat," sebutnya.

Begitupun persoalan pendidikan. Menurut Tukiman, pembangunan dunia pendidikan tidak cukup hanya semata membangun dan menambah gedung baru, tapi bagaimana sumber daya siswa Bengkalis sejajar dengan siswa lain di Indonesia. Hal itu bisa dibuktikan dengan ramainya anak-anak Bengkalis yang kuliah di PT ternama.

"Makanya sedari awal kita sepakat kalau Dinas Pendidikan itu hanya fokus mengurusi soal mutu, tidak berkutat dengan persoalan fisik dan lainnya. yang terjadi selama ini, Disdik lebih disibukkan dengan persoalan tender dan hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik," sebutnya.

Begitupun persoalan dunia kesehatan, komitmen Pemkab Bengkalis dengan mengalokasikan anggaran setiap tahunnya tidak diragukan lagi. Sayangnya keinginan merubah status RSUD menjadi BLUD belum juga terwujud hingga hari ini. Ketersediaan dokter spesialis juga sangat terbatas, perlu penambahan Puskesmas rawat inap dengan di sejumlah desa.

"Pembangunan bidang keagamaan juga tidak bisa diabaikan. Pengumpulan dana Zakat yang tidak sebanding dengan potensi yang ada sangat disayangkan, pemerintah harus turun tangan sperti juga di beberapa daerah lain. Sekolah-sekolah madrasah juga harus mendapat perhatian sama, honor guru madrasah jangan lagi terlambat berbulan-bulan," sebut Tukiman lagi.

Persoalan yang dihadapi Bengkalis sejatinya tidakah serumit di awal-awal otonomi daerah. Kendati saat itu anggaran yang dimiliki Bengkalis mulai besar, namun ketertinggalan Bengkalis terutama bidang infrastruktur sangat jauh. Selain itu juga, jumlah Kecamatan yang harus diakomodir mencapai 12 Kecamatan, sementara saat ini atau sekitar 6 tahun terakhir hanya 8 Kecamatan, pasca berpisahnya Meranti dari Bengkalis. (Bku)