
Kepala BPMP2T H Hermizon disaksikan Pj Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie menandatangani pakta integritas SKPD percontohan program pelayanan publik zona integritas bebas korupsi, Selasa (6/10/2015).
BENGKALIS, Beritaklik.Com - Pemerintah
Kabupaten Bengkalis mencanangkan program pelayanan publik zona integritas bebas
korupsi yang diwakili dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai proyek
percontohan.
Dua SKPD
yang menjadi pilot project tersebut
adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamaatan Mandau).
Penandatangan
pakta integritas program percontohan tersebut dilakukan kedua kepala SKPD
bersamaan dengan pembukaan kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)
Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 di aula Inspektorat Jalan Antara Bengkalis,
Selasa (6/10/2015).
Disaksikan
Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie, Sekretaris Daerah H Burhanuddin
dan Inspektur Kabupaten Bengkalis H Mukhlis, penandatangan pakta
integritas dilakukan Kepala BPMP2T H Hermizon dan Direktur RSUD Mandau Ersan
Saputra.
Usai membuka
Larwasda, Ahmad Syah menjelaskan, pencanangan zona integritas bebas korupsi itu
sebagai bentuk komitmen Pemkab Bengkalis dalam memerangi tindak pidana korupsi
di daerah ini.
Selain itu,
sambungnya, sebagai tindak lanjut dari proses Reformasi Birokrasi sesuai
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani.
Kepada kedua
kepala SKPD percontohan itu, Ahmad Syah mengingatkan agar tidak melakukan
kesalahan sekecil apapun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena
sekecil apapun kesalahan yang dilakukan, akan langsung mendapat reaksi yang
gaungnya bisa saja lebih besar jika dibandingkan dengan kesalahan yang
diperbuat SKPD yang bukan merupakan percontohan.
Dipilihnya
BPMP2T dan RSUD Mandau sebagai percontohan, Ahmad Syah mengatakan, karena kedua
SKPD itu merupakan unit strategis dalam memberikan pelayanan kepada publik,
mengelola sumber daya yang cukup besar, serta dinilai memiliki tingkat
keberhasilan dalam melakukan reformasi birokrasi.
Menanggapi
terpilihnya SKPD yang dipimpinnya sebagai salah satu SKPD percontohan zona
bebas korupsi, baik Hermizon maupun Ersan Saputra mengaku siap. Bahkan keduanya
mengatakan selama ini telah melakukan berbagai terobosan agar tidak ada
tindakan yang mengarah korupsi.
"Dengan ditunjuknya SKPD kami sebagai pilot
project zona bebas korupsi ini, justru memantik semangat seluruh jajaran kami
untuk bekerja lebih baik, jujur dan bersih," ujar Hermizon dan Ersan Saputra
saat dihubungi secara terpisah. (Bku)