DPRD Bengkalis Jadwalkan KUA-PPAS Perubahan Diteken Selasa Depan, dengan Catatan...

Jumat, 09 Oktober 2015

Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi.

Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi.

BENGKALIS, Beritaklik.Com - DPRD Bengkalis menargetkan KUA-PPAS Perubahan 2015 sudah bisa diteken, Selasa depan (9/10/2015). Saat ini komisi dengan masing-masing mitra kerja secara meraton membahas rancangan KUA-PPAS Perubahan yang telah disampaikan eksekutif.

''Kita targetkan Selasa depan, KUA-PPAS Perubahan 2015 sudah bisa disepakati. Tapi semuanya juga tergantung dari kerjasama SKPD untuk proaktif bersama-sama membahas KUA-PPAS, baik di tingkat komisi maupun Banggar,'' ujar Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi kepada wartawan, Jumat (9/10/2015).

Heru optimis pembahasan KUA-PPAS bisa digesa mengingat tidak banyak perubahan kegiatan. Tapi sekali lagi, semua kembali lagi kerjasama masing-masing SKPD.

''Kawan-kawan dewan pada prinsipnya siap menggesa pembahasan KUA-PPAS perubahan 2015. Meski demikian, di sisi SKPD tentu juga harus siap jika diundang hadir untuk membahas. Kita apresiasi kepada Pj Bupati yang telah menginstruksikan kepada pejabat untuk tidak keluar daerah selama pembahasan KUA-PPAS,'' pinta Ketua DPD PAN Kabupaten Bengkalis ini.

Ditambahkan Heru, tidak banyak kegiatan yang diusulkan dalam KUA-PPAS perubahan. Hanya yang bersifat rutin saja, seperti pembayaran insentif guru dan utang kepada pihak ketiga.

Selain itu, ada beberapa pengurangan kegiatan fisik yang tidak bisa dilaksanakan di APBD murni kemarin sehingga dinolkan dan anggarannya dialihkan untuk menutupi kekurangan akibat dari pemotongan DBH oleh Pemerintah Pusat.

''Berapa persisnya Rancangan KUA-PPAS Perubahan 2015, saya belum lihat karena masih dibahas di tingkat komisi. Tapi yang jelas APBD 2015 tidak difisit kendati terjadi pengurangan DBH oleh Pemerintah Pusar,'' ujar Heru.

Ditambahkan Heru, pemotongan DBH dapat tertutupi dari adanya peningkatan pendapatan, kemudian dana cadangan kegiatan multiyears yang tidak terpakai serta adanya beberapa kegiatan fisik di APBD murni yang tidak bisa terlaksana karena berbagai faktor. (Bku)