Ironis, Banyak Kendaraan Dinas di SKPD Bengkalis Tak Bayar Pajak

Ahad, 11 Oktober 2015

Ilustrasi

BENGKALIS-Meskipun belum diperoleh jumlah angka pastinya, namun berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Unit Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Bengkalis/Samsat Bengkalis, saat ini banyak kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Ironisnya lagi, kendaraan yang tidak membayar pajak dimaksud hampir merata ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun yang terbanyak kendaraan dinas yang pengadaannya dilakukan Sekretariat Daerah Bengkalis. Baik yang itu terlambat atau tidak membayar pajak setahun maupun yang 'sengaja' bertahun-tahun tak membayar pajak.

Ketika dikonfirmasi, Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie mengatakan sudah mendengar informasi tersebut. Namun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau ini mengaku belum mengetahui jumlah pasti kendaraan plat merah di lingkungan Pemkab Bengkalis yang tidak taat membayar pajak dimaksud.

Meskipun demikian, kata Ahmad Syah, Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Perlengkapan sudah ditugaskannya untuk mengecek kebenaran informasi dimaksud. Kemudian segera menyelesaikannya jika informasi itu benar adanya. Begitu pula seluruh Kepala SKPD.

"Kalau informasi itu betul-betul benar adanya, kita tentu sangat kecewa. Sekali lagi, kalau memang benar adanya, hal demikian tidak sepantasnya sampai terjadi. Sebab setiap tahunnya dana untuk membayar pajak kendaraan dinas ini tentu dialokasikan. Karena itu kita sudah tugaskan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Perlengkapan segera menyelesaikannya," jelas Ahmad Syah kepada sejumlah wartawan, Kamis (8/10/2015) lalu.

Di bagian lain Ahmad Syah mengharapkan pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas di Pemkab Bengkalis, baik itu di Sekretariat Daerah Bengkalis maupun di masing-masing SKPD untuk tepat waktu dalam penyelesaian pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menjadi tangungjawabnya. Sebab, surat menyurat atau daftar inventaris kendaraan tersebut pasti ada.

"Harus memberi contoh kepada masyarakat dalam ketaatan membayar pajak. Bukan malah sebaliknya. Di satu sisi kita menyuruh masyarakat agar taat membayar pajak, tetapi di sisi kita sendiri tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Itu contoh yang tidak baik. Ke depan hal demikian tidak boleh terjadi lagi," pesan Ahmad Syah.***