BENGKALIS, Beritaklik.Com - Pemotongan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) oleh Pemerintah Pusat seiring anjloknya harga minyak dunia, harus disikapi secara serius oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemkab Bengkalis. SKPD diminta menyusun kembali program yang menjadi skala prioritas dan menyentuh langsung ke masyarakat.

Menyikapi pemotongan DBH oleh Pemerintah Pusat, Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi mengingatkan para stakeholder di seluruh SKPD untuk menyusun kembali program yang menjadi skala prioritas. Karena pemotongan DBH mencapai Rp1,4 triliun jelas berdampak langsung kepada program pembangunan daerah.

"Para pengambil kebijakan di SKPD, mulai dari kepala SKPD, kepala bidang atau bagian, kasi atau kasubag harus menyusun kembali program dan penganggaran mereka. Untuk itu, kita meminta SKPD menyusun program yang menjadi skala prioritas dan sangat urgen untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 ini," imbau Heru Wahyudi, Kamis (23/4).

Kemudian sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dampak drastis dari pemotongan DBH adalah pada kegiatan yang sudah disusun sebelum melalui APBD tahun 2015 dan dibahas di DPRD. Jangan sampai SKPD memotong kegiatan serta anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat luas, termasuk kegiatan proyek fisik seperti infrastruktur.

Diakui Heru, akibat dari pemotongan DBH yang cukup besar tersebut, korbannya adalah program pembangunan, tetapi itu adalah konsekuensi dari penurunan harga minyak dipasaran dunia. Akan tetapi, masih ada solusi untuk menyelamatkan DBH, termasuk mengajukan protes atau sikap kepada pemerintah pusat.

"Dua hari lalu, Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mendatangi kita DPRD Bengkalis, mengajak bersama-sama menuntut ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan DBH yang dipotong. Tentunya hal terebut kita sikapi secara positif mengajak eksekutif berjuang bersama-sama," ungkap Heru. (Bku)