"Rasa saya kita (Pemkab) ikuti aturan saja lah," ujar Herliyan Saleh saat ditanya awak media terhadap kemungkinan pemanfaatan mobil dinas untuk mudik.

Dikatakan, dengan kondisi Bengkalis yang kecil, rasanya mobil dinas dipastikan tidak akan jauh dibawa dan tidak kemana-mana. "Menurut hemat saya, kalau Bengkalis ini mau kemana lah, lagi pula selama ini kita tidak pernah mempermasalahkan hal itu," singkatnya.

Menanggapi pernyataan Bupati, salah seorang pengamat sosial Bengkalis Abdul Rahman S mengatakan, memang terjadi perbedaan pendapat antara KPK dengan MenPAN - RB dalam hal penggunaan mobil dinas untuk mudik. Secara struktural, maka sah-sah saja Pemkab Bengkalis mengacu kepada keputusan MenPAN - RB tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa ada aturan main dalam penggunaannya.

"Saya hanya menekankan, bahwa penggunaan mobil dinas untuk mudik ada aturan mainnya. Jadi aturan main itu harus diikuti, yaitu PNS yang belum mempunyai keluarga, tidak memiliki kendaraan pribadi dan yang penghasilannya relatif rendah. Ini sesuai dengan pernyataan MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi," ujar Rahman.

Dengan aturan main tersebut, menurut Rahman, sebenarnya sudah terjawab apakah pemilik mobil dinas bisa menggunakan mobil tersebut buat mudik atau tidak. Sebagian besar pemilik mobil dinas di Kabupaten Bengkalis merupakan pejabat eselon III dan II, yang rata-rata sudah berkeluarga, punya mobil pribadi dan berkemampuan secara finansial.

"Jadi sesuai dengan pernyataan MenPAN-RB, bagi yang punya mobil pribadi ya lebih baik pakai mobil pribadi," ujarnya.

Soal pernyataan bahwa mobnas dipastikan tidak akan jauh dibawa kemana-mana, Rahman kurang sependapat. Kalau ukurannya hanya pulau Bengkalis mungkin iya, tapi seperti diketahui, pemilik mobil dinas di Bengkalis rata-rata tidak tinggal di Bengkalis. Sehingga, berkemungkinan besar, mobil dinasnya juga tidak akan ada di Bengkalis.

"Kalau mobil dinas sudah di Pekanbaru atau Dumai, ya bisa dibawa kemana-mana," ujarnya. (Bku)