Wapres: Salah Ambil Kebijakan Moneter Lebih Bahaya daripada Korupsi

Jumat, 14 Agustus 2015

JAKARTA, Beritaklik.Com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan lebih berbahaya dibandingkan dengan kasus korupsi. Menurut dia, penyakit terberat yang menjatuhkan banyak negara adalah salah mengambil kebijakan moneter.

"Banyak pengalaman di banyak negara, sering kita berteori, menganggap bahwa penyakit yang terbesar dalam suatu negara ini adalah korupsi. Padahal sebenarnya, penyakit terbesar yang menjatuhkan banyak negara adalah salah mengambil kebijakan moneter. Itu yang terbesar dalam sejarah banyak kegiatan di dunia ini," kata Kalla saat menghadiri peringatan ulang tahun Institute for Development of Economic and Finance di Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Menurut Kalla, kesalahan pemimpin dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter memiliki dampak yang panjang bagi suatu negara. Atas dasar itu lah persoalan ini dinilainya lebih berbahaya dibandingkan dengan korupsi.

Kalla mencontohkan kesalahan pemerintahan yang menjamin perbankan pada krisis 1998 sehingga berujung pada skandal utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Akibat kebijakan ini, kata Kalla, pemerintah harus membayarkan utang BLBI setiap tahunnya dalam jangka panjang.

"Kalau Anda lihat dalam APBN selalu muncul bunga cicilan yang tahun ini kira-kira Rp 180 triliun, jadi itu akibat masih sebagian besarnya akibat BLBI, BLBI akibat pemerintah menjamin perbankan, itu kesalahan utama waktu mengatasi krisis 1998," ucap dia.

Terkait korupsi, Kalla mengakui bahwa salah satu tindak pidana khusus itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kendati demikian, menurut dia, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung berlebihan. Penindakan korupsi yang dilakukan selama ini dianggapnya menimbulkan ketakutan jajaran pemerintah untuk memutuskan kebijakan.

"Bayangkan, delapan menteri, 19 gubernur, puluhan anggota DPR, empat ketua partai. PPP juga ketahuan walaupun gambarnya ka'bah. Jadi sekarang Anda tidak boleh lagi periksa kebijakan agar tidak ada ketakutan," ucap Kalla. Sumber:Kompas.Com (Bkf)