Puluhan Ribu Warga Sumatra Barat Jatuh Miskin

Kamis, 17 September 2015

Ilustrasi.
PADANG, Beritaklik.Com -
Badan Pusat Statistik Sumatra Barat mengeluarkan data terbaru mengenai jumlah penduduk miskin di provinsi itu.

Menurut Kepala BPS Sumbar Yomin Tofri, jumlah penduduk miskin di provinsi itu pada Maret 2015 mencapai 379.609 jiwa atau bertambah 24.871 orang dibandingkan dengan September 2014.

"Lebih dari dua per tiga, atau 68,91% penduduk miskin tersebut tinggal di perdesaan," kata dia, Selasa (15/9/2015).

Menurut dia secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Sumbar mengalami kenaikan dari 6,89% pada September 2014 menjadi 7,31% pada Maret 2015.

"Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan," ujarnya.

Garis kemiskinan merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk kedalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin pada Maret 2015 adalah Rp384.277 per kapita per bulan, kata dia.

Ia menilai peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan makanan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas nonmakanan. Pada Maret 2015, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 75,89%.

Yomin memaparkan jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan, maka sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 79,84% lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan yang hanya 72,22%.

Pada sisi lain ia melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumbar mengalami kenaikan dari September 2014 ke Maret 2015. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin makin menjauh dari garis kemiskinan dan kondisi ini negatif bagi upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. (Bki)