Pj Bupati Bengkalis Terima Laporan Ada PNS Tidak Netral
Sabtu, 26 September 2015
Pj Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie memberi keterangan kepada wartawan.
Pj Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie memberi keterangan kepada wartawan.
BENGKALIS, Beritaklik.Com - Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie kembali mengingatkan
seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah ini, tidak terkecuali pejabat
eselon III untuk netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis yang
akan diselenggarakan 9 Desember 2015 mendatang.
Selain menerima adanya laporan sejumlah PNS yang tidak netral dari masyarakat, imbauan ini disampaikannya kembali karena meskipun tidak dipublikasikan, saat ini sejumlah Partai Politik (Parpol) pendukung masing-masing pasangan calon (Paslon) sudah membuat satuan tugas (Satgas) pemantau tersendiri.
"Meskipun Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengan pembentukan Satgas pemantau netralitas PNS belum terealisasi, namun berdasarkan laporan di lapangan, beberapa Parpol pendukung setiap Paslon sudah membentuk Satgas tersebut," ujarnya.
Diingatkan Ahmad Syah, hasil pemantauan Satgas Porpol dimaksud, memang kecil kemungkinan akan dilaporkan. Namun jika Paslon yang didukungnya kalah, hal itu sangat besar kemungkinannya atau bahkan dapat dipastikan bakal dijadikan sebagai bukti dalam sengketa.
Jika nantinya bukti ketidaknetralan itu memang terbukti dalam persidangan, imbuhnya, PNS tersebut jelas akan mendapat sanksi. Dan tidak tertutup kemungkinan bisa saja diberhentikan tidak dengan hormat. Namanya juga diberhentikan tidak dengan hormat, tentu tidak berhak mendapatkan hak-hak pensiun.
"Kan sayang, lebih-lebih bagi PNS yang beberapa tahun ke depan akan memasuki masa pensiun," pesan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau ini, ketika memimpin rapat bersama pejabat eselon III, Jum'at (25/9/2015) petang, kemarin.
Selain Inspektur H Muklis, hadir juga dalam rapat yang digelar di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum H Hermanto Baran, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Erinasrizal.
Ahmad Syah juga mengingatkan, karir seorang PNS jika tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Contohnya, tambah Ahmad Syah yang dilantik sebagai Pj Bupati Bengkalis pada 5 Agustus lalu ini, sudah banyak.
"Iya kalau Paslon yang didukung memang. Jika kalah, karir seorang PNS akan sulit berkembang. Bahkan bisa 'mati' sama sekali. Jangankan memang jelas-jelas mendukung, tidak memihak pun karena sesuatu yang sifatnya kebetulan bisa langsung 'dicap' sebagai pendukung salah satu Paslon," pesannya lagi.
Adapun sesuatu yang sifat kebetulan itu, contoh Ahmad Syah, misalnya berbincang-bincang dengan tim sukses salah satu Paslon. Dan, saat-saat sedang berbincang-bincang tersebut oleh pendukung Paslon lain difoto atau direkam melalui kamera telepon genggam.
"Meskipun dalam bincang-bincang itu kita sedikitpun tidak membicarakan soal Pilkada, namun bisa saja hal itu dipolitisir. Dijadikan pendukung Paslon yang mengambil atau merekam gambar itu untuk melakukan 'dendam politik' jika Paslon yang didukungnya menang. Karena itu jangan ikut berpolitik sebagaimana pakta integritas yang sudah ditandatangani," pungkas Ahmad Syah.(Bku)
Selain menerima adanya laporan sejumlah PNS yang tidak netral dari masyarakat, imbauan ini disampaikannya kembali karena meskipun tidak dipublikasikan, saat ini sejumlah Partai Politik (Parpol) pendukung masing-masing pasangan calon (Paslon) sudah membuat satuan tugas (Satgas) pemantau tersendiri.
"Meskipun Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengan pembentukan Satgas pemantau netralitas PNS belum terealisasi, namun berdasarkan laporan di lapangan, beberapa Parpol pendukung setiap Paslon sudah membentuk Satgas tersebut," ujarnya.
Diingatkan Ahmad Syah, hasil pemantauan Satgas Porpol dimaksud, memang kecil kemungkinan akan dilaporkan. Namun jika Paslon yang didukungnya kalah, hal itu sangat besar kemungkinannya atau bahkan dapat dipastikan bakal dijadikan sebagai bukti dalam sengketa.
Jika nantinya bukti ketidaknetralan itu memang terbukti dalam persidangan, imbuhnya, PNS tersebut jelas akan mendapat sanksi. Dan tidak tertutup kemungkinan bisa saja diberhentikan tidak dengan hormat. Namanya juga diberhentikan tidak dengan hormat, tentu tidak berhak mendapatkan hak-hak pensiun.
"Kan sayang, lebih-lebih bagi PNS yang beberapa tahun ke depan akan memasuki masa pensiun," pesan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau ini, ketika memimpin rapat bersama pejabat eselon III, Jum'at (25/9/2015) petang, kemarin.
Selain Inspektur H Muklis, hadir juga dalam rapat yang digelar di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum H Hermanto Baran, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Erinasrizal.
Ahmad Syah juga mengingatkan, karir seorang PNS jika tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Contohnya, tambah Ahmad Syah yang dilantik sebagai Pj Bupati Bengkalis pada 5 Agustus lalu ini, sudah banyak.
"Iya kalau Paslon yang didukung memang. Jika kalah, karir seorang PNS akan sulit berkembang. Bahkan bisa 'mati' sama sekali. Jangankan memang jelas-jelas mendukung, tidak memihak pun karena sesuatu yang sifatnya kebetulan bisa langsung 'dicap' sebagai pendukung salah satu Paslon," pesannya lagi.
Adapun sesuatu yang sifat kebetulan itu, contoh Ahmad Syah, misalnya berbincang-bincang dengan tim sukses salah satu Paslon. Dan, saat-saat sedang berbincang-bincang tersebut oleh pendukung Paslon lain difoto atau direkam melalui kamera telepon genggam.
"Meskipun dalam bincang-bincang itu kita sedikitpun tidak membicarakan soal Pilkada, namun bisa saja hal itu dipolitisir. Dijadikan pendukung Paslon yang mengambil atau merekam gambar itu untuk melakukan 'dendam politik' jika Paslon yang didukungnya menang. Karena itu jangan ikut berpolitik sebagaimana pakta integritas yang sudah ditandatangani," pungkas Ahmad Syah.(Bku)