BENGKALIS-Wakil Bupati (Wabub) Bengkalis-Riau, H Suayatno menyambut baik pelaksanaan sosialisasi penanganan illegal migrant alias imigran gelap.

Hal tersebut disampaika saat membuka sosialisasi penanganan illegal migrant di Indonesia yang ditaja Kantor Imigrasi Klas II Bengkalis di Hotel Marina Bengkalis, Rabu (27/2).

Suayatno berharap melalui sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta menyamakan persepsi berkaitan dengan penanganan masalah migrasi terutama ilegal migrant alias imigran gelap.

Sosialisasi ini dinilai sangat tepat, mengingat secara geografis Kabupaten Bengkalis berada di pintu gerbang dan perlintasan antar negara. Kondisi ini membuat Kabupaten Bengkalis akan bersentuhan langsung dengan masalah-masalah pendatang ilegal. Kendati sejauh ini masalah illegal migrant di Kabupaten Bengkalis bisa dikatakan masih minim. Namun sebagai daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki  garis pantai yang panjang, tentu dituntut untuk selalu waspada terhadap kemungkinan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui Kabupaten Bengkalis.

"Terlebih wilayah Bengkalis memiliki banyak pelabuhan tradisional atau pelabuhan rakyat yang berbatasan langsung dengan negeri jiran dan perlintasan Selat Malaka," ujar Wabup.

Persoalan imigran gelap tidak hanya menjadi persoalan Indonesia, tapi juga Internasional sehingga perlu adanya penanganan secara serius. Isu yang paling santer terkait imigran gelap saat ini adalah kemiskinan, peperangan dan penindasan dari negara asalnya. Seperti pelarian warga Rohingya dari Myanmar, pelarian warga Pakistan, Afganistan, Iran, Irak dan Srilanka yang mencari suaka di Australia.

Umumnya, imigran gelap ini menjadikan wilayah Indonesia sebagai transit sebelum mencapai negara tujuan yang diinginkan. Mereka masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia melewati jalur-jalur 'tikus’ sehingga luput dari pantauan.

Lebih lanjut Suayatno menegaskan, seandainya para imigran gelap ini benar-benar memanfaatkan Kabupaten Bengkalis sebagai kawasan transit akan menimbulkan berbagai dampak di Bengkalis. Seperti masalah sosial dan keamanan. Tentunya, kondisi ini butuh penanganan dan koordinasi serius antar Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Imigrasi, kepolisian maupuan instansi lainnya.