Ilistrasi.

JAKARTA, Beritaklik.Com - Pemerintah menargetkan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol untuk ruas Pekanbaru - Kandis - Dumai, Provinsi Riau, dapat dilakukan akhir bulan ini demi percepatan penyelesaian tol trans Sumatra.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, dari empat ruas tol trans Sumatra yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya berdasarkan Perpres 100/2014, tinggal ruas Pekanbaru - Kandis - Dumai yang belum ditandatangani PPJT-nya.

Sementara itu, pemerintah telah menerbitkan revisi atas perpres tersebut yang isinya menambah penugasan kepada PT Hutama Karya atas empat ruas lainnya. Dalam revisi tersebut, pemerintah menetapkan batas waktu penyelesaian kedelapan ruas yang ditangani Hutama Karya pada 2019.

"PPJT-nya harus segera terbit, kita usahakan bulan ini," katanya saat dihubungi Bisnis.

Herry mengatakan, pekan ini pihaknya akan kembali memanggil direksi PT Hutama Karya untuk mengetahui kesiapan mereka dalam penanganan ruas tersebut.

Dengan adanya tambahan penugasan kepada PT Hutama Karya, perlu strategi yang tepat agar delapan ruas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Di antaranya, percepatan penyiapan dan penandatanganan PPJT.

Dengan adanya PPJT, PT Hutama Karya pun dapat lebih pasti dalam melakukan penjajakan pinjaman untuk mendukung investasi ruas tersebut. Total investasi ruas Pekanbaru-Kandis-Dumai mencapai Rp11,9 triliun.

Porsi ekuitas untuk ruas sepanjang 135 km tersebut mencapai 45%, atau Rp5,36 triliun yang akan diperoleh melalui tambahan penyertaan modal negara. Sisanya, sebesar 55% mengandalkan dana lembaga pinjaman.

Direktur Keuangan PT Hutama Karya, Anis Anjayani mengatakan, proses penjajakan pinjaman senilai Rp8,1 triliun baru akan mulai dilakukan tahun depan. Hutama Karya masih menanti kepastian kesiapan dana PMN dari pemerintah meski secara prinsip sudah ada jaminan penyaluran PMN dari pemerintah.

Dari PMN tahun ini senilai total Rp3,6 triliun, alokasi untuk ruas Pekanbaru - Kandis - Dumai hanya sekitar Rp58 miliar. Belum banyak kemajuan di lapangan seiring kesiapan lahan yang masih minim.

Meski demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan pemancangan tiang perdana atau groundbreaking ruas tersebut sudah dapat dilakukan akhir bulan ini atau awal Desember.

Sepanjang tahun ini, Badan Pertanahan Nasional secara internsif mengupayakan pembebasan lahan, sehingga di sisa kuartal akhir tahun ini, cukup banyak lahan yang akan terbebaskan. Pada awal pekan lalu, pembayaran untuk 12 km lahan baru saja dilakukan, sehingga total lahan yang bebas kini mencapai 19 km. Dengan demikian, menurut Basoeki, awal pembangunan ruas ini dapat segera diresmikan.

Berdasarkan proyeksi awal rencana bisnis pembangunan tol trans Sumatra dari PT Hutama Karya, pendanaan ruas tersebut baru akan dianggarkan di PMN tahun 2017 dan 2018, yakni masing-masing Rp2,49 triliun dan RP2,8 triliun. Sementara itu, pencairan pinjaman direncanakan di 2018 dan 2019.

Meski demikian, rencana bisnis tersebut akan kembali disesuikan berdasarkan penugasan baru yang diberikan pemerintah kepada Hutama Karya. Hutama Karya dalam lima tahun ke depan akan menangani delapan ruas jalan tol dengan investasi total sekitar Rp70 triliun.

Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan, pihaknya akan segera melakukan survey atas empat ruas tambahan dan mulai merancang bisnis dan desain konstruksinya. Skema pembiayaan atas empat ruas tesebut menurutnya tetap lebih besar mengandalkan ekuitas dibandingkan pinjaman, karena tingkat kelayakan investasi yang rendah di ruas-ruas tersebut. (Bki)