BENGKALIS - Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan negara berbasis kemajuan teknologi khususnya penerapan sistem penerimaan negara melalui sistem teknologi, ratusan bendahara lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis ikuti sosialisasi Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Sistem MPN G2, Selasa (24/11/2015).

Sosialiasi yang ditaja Bank Riau Kepri (BRK) cabang Bengkalis ini dipusatkan di hotel Pantai Marina dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis, H Burhanuddin.

Dalam sambutannya Burhanuddin mengatakan, Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) merupakan sistem elektronik billing terintegrasi untuk mengelola penerimaan negara, sehingga memudahkan para wajib pajak, wajib bayar dan wajib setor untuk melakukan pembayaran.

"Dengan MPN G2, wajib pajak semakin dimanjakan dalam membayar pajak dengan layanan online, wajib pajak tak harus antri di bank atau tempat-tempat pembayaran yang ditunjuk. Bahkan tanpa menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), cukup menggunakan layanan ATM maupun handphone melalui mobile banking, wajib pajak sudah bisa memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik," sambung Burhanuddin.

Kemudahan yang ditawarkan MPN G2, tak ubahnya membeli tiket pesawat secara online. Cukup membuka website, registrasi, dapat kode bayar, bayar di ATM dan tiket akan terkirim ke email customer.

"Dengan berbagai kemudahan, tentu kita semua berharap akan semakin meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk berperan aktif dalam membayar pajak," sambung Burhanuddin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pemimpin Devisi Produk dan Jasa BRK Syamsul Bakri, Pimpinan BRK Cabang Bengkalis Azhar Efendi, serta narasumber dari Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo.

Dalam sambutannya Pemimpin Devisi Produk dan Jasa BRK Syamsul Bakri didampingi Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo mengatakan bahwa penerimaan negara memegang peran penting dalam membiayai operasionalisasi dan pembangunan negara.

Dimana sebelumnya, penerimaan negara ini telah di integrasikan antara Kementerian Keuangan dengan perbankan yakni melalui Modul Penerimaan Negara - Generasi 1 (MPN-G1) yang mencakup semua penerimaan pajak bea cukai, bukan pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SPP).

" Hanya saja, MPN-G1 yang berbasis pada manual billing ini, memiliki kelemahan dalam hal kesalahan elemen data, serta banyaknya transaksi pembatalan yang berujung pada lemahnya akuntabilitas transaksi penerimaan negara," terangnya.

Dengan MPNG2 ini dapat memudahkan Pemkab Bengkalis serta perusahaan dalam membayar penerimaan negara yang tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan optimalisasi kas, serta dimanapun wajib pajak menyetor akan memperoleh konfirmasi dengan cepat.***