Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau harus mengupayakan kelancaran komunikasi antar badan/dinas/lembaga yang ada serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibat kan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Hal ini disampaiakan oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman kepada media ini beberapa waktu lalu, menurut Gubri Pemerintah Provinsi Riau juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif," Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka," tegasnya.

Lebih lanjut di jelaskankannya bahwa Rencana Induk Pengembangan E Government Provinsi Riau universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks.Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. " Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat." tandas Gubri.

Gubri juga mengatakan Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat Riau ke dalam jurang kesenjangan digital (digital divide) , yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi," Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi" ujarnya. (Adv)