Termasuk pelaku UMKM di Riau, yang sejatinya berada di posisi yang paling strategis, baik secara geografis, geoekonomi dan geopolitik. Seperti diungkapkan Ketua TDA Kampus Tangan di Atas (Komunitas Interpreneur Muda), Melati Octavia, Jumat (27/03/2015)."Di Riau, khususnya Pekanbaru menurut saya belum cukup siap dan agak gamang," ujarnya.

Sebab kenyataannya, masih banyak pengusaha muda yang berpotensial tapi masih terhambat berbagai faktor. Seperti keterbatasan informasi, netwoking dan dana. Ditambah lagi masalah perizinan yang terbilang ribet.

"Di Pekanbaru masih sulit, artinya banyak birokrasi yang lumayan ribet dan prosesnya belum teredukasi ke semua UMKM. Masih banyak juga UMKM di Pekanbaru yang sebenarnya belum tahu apa maksudnya MEA," tambahnya.

Sementara itu Owner D'Coconut Ice Craem Riona berpendapat, pasar bebas ASEAN ini merupakan pasar dengan tingkat persaingan yang lebih besar. Jadi harus dihadapi dengan inovasi dan peningkatan kualitas.

"Sebagai pelaku UMKM, kita harus lebih aktif dalam mengahadapi MEA. Karena pangsa pasarnya bakal jadi dua kali lipat, begitu juga dengan persaingannya un akan bertambah," ungkapnya.

"Kita harus lebih aktif lagi berinovasi dan meningkatkan mutu agar bisa bersaing dengan negara ASEAN yang lain. Jangan sampai nanti lebih banyak orang luar yang menguasai pasar di negara kita, terutama Riau yang menjadi salah satu pintu masuk negara ASEAN," tambahnya.

Selain itu, Riona juga mempersiapkan dari sisi manajemen pengelolaan usaha. Karena tanpa sistem dan manajemen yang kuat maka dapat dengan mudah dikalahkan oleh pengusaha lain yang sudah memiliki manajemen yang tersitematis dan kuat.

Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan koperasi yang berkualitas dalam rangka menghadai era persainganb esa yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan akhir tahun ini.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman usai membacakan sambutan menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, usai upacara perinatan Hari Kopersi ke 68 tahun 2015, di halaman kantor Gubernur Riau, Selasa (1/9/2015).

Dia mengatakan, dalam rangka menghadai era MEA, Pemerintah Provinsi Riau akan mendorong sekaligus menyiapkan koperasi yang berkualitas.

Sebab selama ini, selain terbukti tahan terhadap krisis ekonomi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Saat ini, pemerintah tidak lagi memikirkan kuantitas tapi yang perlu ditingkatkan adalah kualitasnya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga mudah dimonitor dan dikontrol, agar berkembang baik," jelasnya.

Koperasi yang sehat, kuat, mandiri dan handal akan mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, termasuk diluar koperasi.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Dahrius Husin mengatakan langkah kongkrit yang dilakukan dinas agar koperasi berkualitas adalah revitaliasi koperasi melalui aspek usaha, kelembagaan dan perkembangan koperasi.

"Kami sudah melakukan sejumlah langkah dan program yang akan dilaksanakan, apalagi koperasi di Riau sudah banyak yang dapat dibanggakan, karena sudah meraih penghargaan tingkat nasional, khususnya koperasi yang bergerak di bidang kelapa sawit," ujarnya.

Menurutunya, saat ini koperasi yang aktif di Riau mencapai 3.094. Sehingga kuantitas untuk sementara diabaikan. Sebab jika semua koperasi yang aktif berkualitas maka akan bisa menguasi sejumlah usaha saat era MEA diberlakukan.

Sementara itu, Deputi Pemberdayaan SUmber Daya UKM Meliala Sembiring, pada kesempatan yang sama menjelaskan yang menginginkan koperasi eksis di tengah perkembangan dunia usaha nasional maupun global. Pemerintah pusat pada tahun 2016 mendatang telah mempersiapkan beberapa program strategis. Ini dimaksudkan agar keberadaan koperasi dan UMKM ditanah air menjadi kuat.

Dari hasil pendataan nasional, koperasi yang aktif hanya 147.249 dari data sebelumnya 209.483 koperasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 80.008 koperasi melaksanakan RAT dan 67.241 koperasi yang belum melaksanakan RAT. "Kebijakan pemerintah ke depan hanya difokuskan untuk koperasi yang aktif saja. Koperasi yang tidak aktif yang jumlahnya 62.234 harus dibubarkan sesuai aturan yang berlaku," kata Meliala.(Adv)