Pekanbaru, Beritaklik.Com - Beberapa waktu lalu Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, membuka Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan se-Provinsi Riau yang digelar di convention hall Masjid Agung Madani Islamic Center Pasir Pengaraian. Menanggapi hal tersebut Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman melalui Rakornis ini bisa menimbulkan nilai tambah hasil perkebunan. Sehingga memberikan jaminan harga secara makro bagi komoditi.

Apalagi menurutnya, adanya kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan energi biodiesel sebesar 15 persen yang dimanfaaatkan dari hasil-hasil perkebunan. Jika ini dilakukan diharapkan akan mendorong meningkatnya harga komoditas perkebunan sehingga harganya tidak lagi berfluktuatif. "Beberapa provinsi tengah mendorong DBH CPO. Memang sejauh ini belum terealisasi," terangnya.

Dalam pembangunan perkebunan masih perlu campur tangan pemerintah, khususnya dalam mencari solusi atas masalah dialami petani, seperti soal harga produksi yang ditetapkan oleh pabrik yang berbeda-beda.

Andi (sapaan Arsyadjualiandi Rachman) mengharapkan Pembangunan Perkebunan se-Riau besar manfaatnya. Diakuinya, Pemprov Riau tak bisa jalan sendiri dalam membangun daerah, sebab itu perlu bersinergi dengan seluruh Kabupaten/ Kota di wilayahnya.

"Apalagi, kita perlu bersinergi dengan pemerintah pusat. Kalau koordinasi maksimal, saya yakin, APBN bisa turun ke daerah.Karena pemerintah pusat mau membantu daerah jika ada sinergifitas," jelasnya.

Andi mengungkapkan Pemprov Riau akan terus mendorong dalam pembangunan perkebunan dan pertanian. Sebab itu, seluruh kegiatan di daerah harus bersinergi dengan program pemerintah pusat.

Menurut Andi, sektor perkebunan di Riau memang masih nomor satu di pulau Sumatera, dan nomor lima di Indonesia. Namun demikian, diakuinya, dirinya masih belum puas, karena masih ada kesenjangan antara masyarakat atas, masyarakat menengah, dan masyarakat bawah.

"Seperti salahnya dalam pemilihan bibit, menyebabkan petani di tingkat bawah jadi kurang diperhatikan," ujarnya.

Plt . Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rachman juga berharapkan seluruh pelaku usaha perkebunan di Provinsi Riau agar melaksanakan usaha perkebunan yang berkesinambungan, serta bersinergi dengan pemerintah Provinsi Riau.

Mengingat sekarang ini subsektor perkebunan di Provinsi Riau telah menjadi andalan nasional dan juga menjadi sumber mata pencaharian lebih dari satu juta kepala keluarga (KK) di Riau, menggantungkan ekonomi keluarganya di perkebunan. Jika satu KK tersebut ada empat jiwa maka ada lebih dari empat juta masyarakat Riau yang hidup dari perkebunan.

Untuk mendukung hilirisasi perkebunan, dia mengungkapkan bahwa pemprov Riau terus meningkatkan infrastruktur penunjang investasi yaitu pelabuhan di Dumai, Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kawasan Ekonomi Kuala Enok. Disamping itu, infrastruktur berupa jalan dan jembatan terus digesa seiring dengan percepatan tawaran investasi di Riau.(adv)