Bupati Kampar Jefry Noer Menandtangani MOU dengan BPKP Riau
BANGKINANG.Pemda Kabupaten Kampar menanda tangani Nota Kesepahaman tentang Perkembangan Manajemen Pemerintah Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Riau. Dari Pemda Kabupaten Kampar ditanda tangani Bupati Kampar H Jefri Noer, semnetara BPKP di wakili Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propisnsi Riau, yang berlansung di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar.
Terkait Memorendum of Understanding ini Bupati ingatkan setiap satker untuk jagan menganggap BPKP sebagai lembaga yang menakutkan dan musuh, karena lembaga ini memeliki tujuan untuk pembinaan dan pembimbingan, karena dalam tata pemerintahan apabila laporan kita tidak baik walaupun kerja kita sudah baik maka kita nati akan terkena masalah juga.
Kepada setiap satker untuk bekomunikasi dan konsultasi dengan BPKP baik dalam
segi laporan keuangan maupun kinerja mulai dari penyusunan RAPBD smapai laporan
keuangan dan kinerja pegawai, apabila kita sudah bekerja sesuai dengan
bimbingan petunjuk dari BPKP maka tidak perlu takut dalam bekerja dengan
catanan ikuti aturan sebab, apabila kita sudah ikuti aturan BPKP dan nantinya
kita akan diperiksa sama siapa saja kita tidak akan takut.
Lebih lanjut Nota Kesepahaman tersebut dibuat dengan memiliki tujuan untuk
mengambangkan manajemen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka mewujutkan
tata kelola pemerintah yang baik Good Governance di lingkungan pemerintah
Kabupaten Kampar Kampar. Dan kepada Infektorat harapn iringi juga setiap
satker dengan bimbingan, untuk itu bekerjalah dengan benar dan ambil kebijakan
dengan aturan jangan untuk kepentingan sendiri, jadikanlah Jabatan sebagai
Amanah dan jadikan Pekerjaan sebagai Ibadah "sebut Bupati.
Sementara itu Kepala perwakilan BPKP Mulyana menjelaskan sesuian dengan
Peraturan PPemerintah nomor 60 tahun 2008 lebih mengaju kepada pengawasan
kepada pengelolahan keuangan negara terutama dalam rangka program-program
strategis di yang ada Kabupaten, kemudian dalam konsulatatif saat ini BPKP
dalam bukan merupakn badan yang menakut-nakuti pemerintahan akan tetapi BPKP
saat ini melakukan pemerinksaan dalam bentuk pembimbingan dan penilaian kinerja
pememrintah. Untuk saat ini Pemda kampar masih dinilai relatip peringkat
tinggi walaupun untuk tahun ini telah di ambil alih nomor satunya oleh
Kabupaten Siak dimana tahun sebelumnya Kampar yang meraih peringkat pertama
terbaik, Harpan kita tahun depan Pemda Kampar bisa kembali meraih peringkat
pertama.
Dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau hendaknya minal 60% Kbupaten/kota sudah mesti mendapatkan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) apabila ADM, lakip yang baik n laporan keuanmgn WTP n kasus n Perkara di kampr bsa ditekan, dngn ditnda tngni MOU akan mndukung akuntabilitas laporan keuangan atau kinerja Pemerintah.(bk.mr)