Ketua DPRD Bengkalis: Rekruitmen Pendamping Desa Harus Sesuaikan Kebutuhan
Kamis, 14 Januari 2016
Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi.
Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi.
BENGKALIS, Beritaklik.Com - Rektruitmen sarjana pendamping desa hendaknya
disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sejauh masih diperlukan, maka Pemkab
Bengkalis melalui BPMPD hendaknya mengalokasikan program rekruitmen tersebut di
APBD dan disesuikan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi kepada wartawan saat dihubungi terkait dengan tidak adanya rekruitmen sarjana pendamping desa pada tahun ini. "Memang kita sudah mengetahui mengapa tahun ini BPMPD tidak melakukan rektruimen sarjana pendamping desa. Kita sendiri di DPRD pada prinsipnya, sejauh program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat maka akan kita dukung," ujar Heru, Rabu (13/1/2016).
Dikatakan, dengan kondisi saat ini dimana dana yang beredar di desa cukup besar dengan sebagian SDM aparatur desa yang belum memadai, maka program pendampingan dirasakan masih sangat diperlukan. Terlebih, pasca pemekaran desa di Kabupaten Bengkalis, banyak desa-desa pemekaran yang butuh pendampingan baik untuk bidang pembangunan maupun ekonomi.
"Jadi saya kira, BPMPD memang perlu memasukan program pendampingan desa ini kedalam skala prioritas untuk tahun anggarn 2017. Agar tidak terjadi lagi kondisi seperti tahun ini, maka sedari sekarang program rektruitmen pendamping desa perlu segera dimasukkan dalam RKPD dan KUA PPAS untuk tahun anggarn 2017," papar Heru.
Terobosan
Dalam kesempatan itu, Heru juga mengungkapkan perlunya bupati terpilih nantinya membuat terobosan baru tentang program-program pembangunan ekonom pedesaan. Program-program yang telah ada sekarang, memang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun seiring dengan terus berkembangnya arus ekonomi global, seperti diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), maka perlu ada terobosan bagaimana desa-desa yang ada bisa memanfaatkan momen tersebut untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa.
"Seperti pendampingan desa ini, saya kira kedepan aparatur desa harus terus belajar sehingga benar-benar memahami hal-hal apa yang harus dilakukan di desa baik pembangunan maupun ekonomi. Dengan demikian, kalau SDM aparatur desa sudah mantap, maka tidak perlu ada lagi pendamping desa," kata Heru.
Namun demikian, sambung Heru, bukan berarti sarjana penamping desa ini nantinya akan menganggur. Melainkan perlu ada program baru yang bisa melibatkan para sarjana pendamping desa.
Terpisah, Kepala BPMPD Bengkalis melalui Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, Asnurial saat dihubungi mengatakan kalau BPMPD memang sudah merencanakan untuk merekrut para sarjana sarjana pendamping desa pada tahun 2017 mendatang.
"Seperti sudah saya sampaikan kemarin, kita masih butuh sarjana pendamping desa, karena itu, kita tetap akan programkan rekruitmen. Karena tahun ini tidak bisa, maka rekruitmen isyaallah akan dilakukan pada 2017 mendatang. Namun usulan itu harus sudah masuk di RKPD dan RKUA - PPAS pada tahun ini," ujar Asnurial. (Bku)
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi kepada wartawan saat dihubungi terkait dengan tidak adanya rekruitmen sarjana pendamping desa pada tahun ini. "Memang kita sudah mengetahui mengapa tahun ini BPMPD tidak melakukan rektruimen sarjana pendamping desa. Kita sendiri di DPRD pada prinsipnya, sejauh program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat maka akan kita dukung," ujar Heru, Rabu (13/1/2016).
Dikatakan, dengan kondisi saat ini dimana dana yang beredar di desa cukup besar dengan sebagian SDM aparatur desa yang belum memadai, maka program pendampingan dirasakan masih sangat diperlukan. Terlebih, pasca pemekaran desa di Kabupaten Bengkalis, banyak desa-desa pemekaran yang butuh pendampingan baik untuk bidang pembangunan maupun ekonomi.
"Jadi saya kira, BPMPD memang perlu memasukan program pendampingan desa ini kedalam skala prioritas untuk tahun anggarn 2017. Agar tidak terjadi lagi kondisi seperti tahun ini, maka sedari sekarang program rektruitmen pendamping desa perlu segera dimasukkan dalam RKPD dan KUA PPAS untuk tahun anggarn 2017," papar Heru.
Terobosan
Dalam kesempatan itu, Heru juga mengungkapkan perlunya bupati terpilih nantinya membuat terobosan baru tentang program-program pembangunan ekonom pedesaan. Program-program yang telah ada sekarang, memang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun seiring dengan terus berkembangnya arus ekonomi global, seperti diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), maka perlu ada terobosan bagaimana desa-desa yang ada bisa memanfaatkan momen tersebut untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di desa.
"Seperti pendampingan desa ini, saya kira kedepan aparatur desa harus terus belajar sehingga benar-benar memahami hal-hal apa yang harus dilakukan di desa baik pembangunan maupun ekonomi. Dengan demikian, kalau SDM aparatur desa sudah mantap, maka tidak perlu ada lagi pendamping desa," kata Heru.
Namun demikian, sambung Heru, bukan berarti sarjana penamping desa ini nantinya akan menganggur. Melainkan perlu ada program baru yang bisa melibatkan para sarjana pendamping desa.
Terpisah, Kepala BPMPD Bengkalis melalui Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, Asnurial saat dihubungi mengatakan kalau BPMPD memang sudah merencanakan untuk merekrut para sarjana sarjana pendamping desa pada tahun 2017 mendatang.
"Seperti sudah saya sampaikan kemarin, kita masih butuh sarjana pendamping desa, karena itu, kita tetap akan programkan rekruitmen. Karena tahun ini tidak bisa, maka rekruitmen isyaallah akan dilakukan pada 2017 mendatang. Namun usulan itu harus sudah masuk di RKPD dan RKUA - PPAS pada tahun ini," ujar Asnurial. (Bku)