ROHIL, Beritaklik.Com - Komisi B DPRD Rohil berasumsi
positif terhadap pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang banyak
mempengaruhi kegiatan skala prioritas. Untuk menyiasatinya dewan meminta
kegiatan non prioritas dihilangkan dalam mata anggaran.
"Sangat berpengaruh
sekali, kegiatan jadi mepet artinya kegiatan non fisik harus dihilangkan dalam
kegiatan mata anggaran berjalan," kata Ketua Komisi B DPRD Rohil, Hendra,
dikonfirmasi Senin (25/1/2016), di Bagansiapiapi.
Menurutnya, pengurangan dana
bagi hasil migas terhadap daerah penghasil migas bukan dikarenakan faktor
minimnya anggaran pusat, melainkan karena dampak turunya harga minyak dunia
yang secara tidak langsung berimbas terhadap pusat dan daerah.
"Saya juga sudah
mendapat laporan tetapi tidak resmi dari Plt sekda bahwa tahun ini DBH untuk
Rokan Hilir dikurangi pusat. Jadi, terpaksa kita harus kencangkan ikat
pinggang," ungkap Hendra.
Dirinya mengusulkan supaya
kegiatan disatuan kerja yang sifatnya tidak urgen dan skala prioritas agar
dikurangi, supaya anggaran yang sudah disusun tidak menganggu jalannya roda
pembangunan didaerah.
"Kemarin hasil
pembicaraannya supaya kegiatan seperti, sosialisasi, kegiatan umum, anggaran
rutin dinas dapat dikurangi agar perencanaan kegiatan pembangunan dapat
berjalan," ungkapnya.
Sebelumnya Plt Sekdakab
Rohil H Surya Arfan, mengatakan bahwa pemerintah daerah terpaksa memangkas
anggaran rutin disatuan kerja perangkat daerah akibat adanya pemangkasan Dana
Bagi Hasil (DBH) Migas Rp150 miliar oleh Pemerintah Pusat.
"Tahun 2015, kita
pengurangan Rp500 miliar lebih, kemudian tahun 2016 ini terjadi pengurangan
lagi Rp150 miliar. Dana yang kita terima triwulan keempat tidak dibayarkan oleh
pusat, ditunda bayar, sebesar Rp400 miliar lebih," katanya.
Dengan adanya pengurangan
itu, jelas sekda, struktur APBD Rohil yang sudah disepakati dengan legislatif
akhir tahun lalu terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan kemampuan dana
yang ada.
Andaikan dana Rp400 miliar
itu tidak disalurkan pemerintah pusat nantinya pada akhir tahun 2016, maka ada
sekitar Rp1 triliun lebih kita akan mengurangi semua kegiatan kita,"
katanya.
Maka apabila terjadi
pengurangan Rp1 triliun lebih, hampir semua kegiatan tidak ada, Pemkab Rohil
hanya belanja tidak langsung saja, berupa belanja pegawai, belanja listrik
serta sejenisnya, karena Rp1,02 triliun yang harus dibintang di APBD itu. (adv/hms)