Dana Minim, LPI Tingkat Provinsi Terancam Batal

Selasa, 05 Maret 2013

Nasrol Akmal, Kasi Pendidikan Tinggi Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidik

PEKANBARU- Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat Provinsi Riau tahun ini terancam batal, ini setelah anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan yang disahkan.

Penegasan itu disampaikan Kasi Pendidikan Tinggi Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Riau, Nasrol Akmal, kepada wartawan, Selasa (05/03/13) dikantornya.

Akmal menjelaskan, untuk penyelenggaraan LPI dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT), pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 1,5 Miliar dalam APBD 2013.

"Akan tetapi yang disahkan berkurang, yakni hanya Rp 500 juta. Jadi dengan kondisi demikian, bagaimana kita mau melaksanakan LPI ditingkat Provinsi ini," tegasnya lagi.

Lagi pula menurut Akmal, pihaknya hingga saat ini belum juga mendapatkan petunjuk dari pusat terkait penyelenggaraan LPI tahun ini, sudah berkali-kali komunikasi dengan sekretariat LPI di Gelora Bung Karno Jakarta, namun bulum ada juga kejelasan, baik dari bidang SMP, SMA dan Perguruan tinggi.

"Petunjuk dari pusat hingga saat ini belum juga kita peroleh, jadi besar kemungkinan LPI tahun ini tidak bisa kita laksanakan, ini juga terkait anggaran yang tidak ada tadi," ujar Akmal.

Karena itulah, dia meminta kepada Kabupaten/Kota agar tidak dulu melaksanakan LPI, karena kejelasan pelaksanaan LPI ditingkat Provinsi ataupun ditingkat Nasional belum ada kejelasan.

"Karena itulah, kedepannya diharapkan kepada pemerintah pusat dalam memberi intruksi/himbauan kepada pemerintah kab/kota, terhadap kegiatan bersifat nasional harus di sinergikan, supaya tidak terjadi ketimpangan, dalam pelaksanaan kegiatan, terutama penegasan untuk menganggarkan, seperti yang terjadi pada anggaran untuk LPI tahun ini," ungkapnya.

Ketika disinggung jika nantinya pemerintah pusat mengintruksikan untuk melaksanakan LPI ditingkat Provinsi, Akmal mengaku kalau pihaknya tetap tidak akan bisa melaksanakan dengan anggaran yang ada.

"Kalau memang diharuskan, kita akan koordinasikan dengan pihak Biro Keuangan dan Bappeda, karena tidak mungkin bagi kita melaksanakan kegiatan itu dengan anggaran yang ada saat ini," tukasnya. (lan)