Para kepala daerah kabupaten kota di Sumatra Utara berfoto bersama usai pelantikan di Lapangan Merdeka, Medan, Rabu 17 Februari 2016.
MEDAN, Beritaklik.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 18 orang pejabat di Sumatra Utara dan masyarakat sipil terkait kasus suap hak interpelasi Gubernur Sumatera Utara non aktif, Gatot Pujo Nugroho.

Pelaksana Harian (Plh) Humas KPK, Yayuk Andriati menuturkan terdapat 18 pejabat dan wiraswasta yang diperiksa masih dalam status saksi. Pemeriksaan tersebut terkait kasus suap hak interplasi Gatot kepada sejumlah anggota dan DPRD Sumut yang telah berakhir masa jabatannya.

"Saat ini kasus tersebut masih dilakukan pemeriksaan dan mencari siapa-siapa pejabat dan wiraswasta yang terlibat kasus suap ini. Kami belum mengetahui. Sabar ya. Kami masih menjalankan tugas," ucap Yayuk, Kamis (3/3/2016).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 18 orang yang diperiksa oleh KPK yakni Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Ahmad Fuad Lubis, Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtanadi Sumut Arif Haryadian dan dosen Fakultas Agama Islam UISU Benny Miraldy.

Lalu Kasubbag Perundang-undangan dan Rapenda Sekretaris DPRD Sumut Rasadi Nasution, anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 Mulyani, Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan, anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Kemudian Yan Syahrin, tim ahli anggota DPRD Sumut Jose Anwar Dalimunthe, Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Indra Muda Dongoran serta Staff Sub Bagian Perundang-undangan dan Rapenda Sekretaris DPRD Sumut Rudy Kurniawan.

Selanjutnya, anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 Indra Alamsyah, mantan DPRD Sumut periode 2009-2014 Ristiawati dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 Basyir serta Kepala DPPKAD Labusel Marahalim Harahap yang sempat menjabat sebagai DPRD Sumut 2009-2014.

Bahkan, KPK juga memeriksa Akhyar Nasution yang baru saja dilantik oleh Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi sebagai Wakil Wali Kota Medan. Dari pantauan wartawan, pemeriksaan digelar penyidik KPK di gedung Sat Reskrim Polresta Medan, Jalan HM Said Medan dan didapati 18 pejabat dan wiraswasta yang diperiksa di Gedung Sat Reskrim Polresta Medan. Namun dari pantauan, pada bagian Subnit Tipikor lantai dua terlihat sepi.

Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto membenarkan adanya pemeriksaan pejabat di Sumut oleh KPK. Menurutnya, KPK meminjam ruangan Satuan Reskrim.

"Silakan cek, saya tidak banyak komentar tentang ini".

Sumber : bisnis.com (Bki)