Pelalawan (beritaklik.com) - Peredaran dan penggunaan Narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Pelalawan sudah semakin parah saja. Kondisi ini sudah masuk pada level darurat bahkan secara nasional. Kondisi ini membuat semua pihak harus bekerja sama. Situasi yang sudah sangat darurat ini bahkan sudah masuk ke semua lini di masyarakat, bahkan sampai pada aparat pemerintahan sekalipun.

Dari hasil pemeriksaan tes urine saja diKabupaten Pelalawan, keterangan dari pihak BNNK yang sudah melakukan tes urin di beberapa instansi pemerintah daerah diantaranya RSUD Selasih, 50 pegawai yang di tes urine saja beberapa Orang diantaranya terindikasi positif.

AKBP.Andi Salomon,SH.MH Kepala BNNK Pelalawan kepada wartawan (23/3) via selulernya mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan Tes urine oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan pada (22/3) beberapa orang diantaranya terindikasi positif.

"Ya, terhadap 50 pegawai RSUD Selasih yang memiliki jabatan beberapa Orang terindikasi positif. Selanjutnya akan Kita Lakukan asesment lalu menyurati Satker bersangkutan sekaligus merekomendasi beberapa orang positif untuk dilakukan pembinaan berupa rehabilitasi. Nama-namanya akan dirahasiakan,"terang AKBP.Andi Salomon.

Dilanjutkan AKBP. Andi Salomon lagi, bahwa ia memberi apresiasi kepada 50 pegawai RSUD Selasih yang telah bersedia dilakukan test urine. Tentunya Sesuai rekomendasi dan koordinasi bersama, kedepannya Seluruh pegawai termasuk honorer di lingkungan RSUD Selasih Pangkalan Kerinci akan dilakukan test urine.

Melihat kondisi situasi ini anggota DPRD Pelalawan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar menyikapi serius soal pejabat terindikasi positif narkoba serta menyarankan agar di nonjobkan saja. Penegasan ini disampaikan Faizal SE,MSi, Sekretaris Komisi I DPRD Pelalawan kepada beritaklik.com (1/4/) di ruang kerjanya. Menurut Faizal lagi, Pemkab hendaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan.

"Ya, koordianasi dan komunikasi tersebut guna memantau dan mengawasi seluruh pegawai maupun honorer termasuk pejabat eselon agar terbebas dari narkoba. Jika perlu didorong untuk melakukan test urine agar cepat direhabilitasi sebelum terlambat. Jujur ia katakan kita semua sangat prihatin jika seorang abdi negara malah ikut-ikutan narkoba, padahal mereka itu seharusnya jadi suri tauladan bukan malah menjadi penyakit masyarakat, kesalnya.

Faizal Ketua Fraksi Gerindra Plus DPRD Pelalawan ini menyayangkan saja, mereka yang tersandung positif narkoba adalah yang bekerja di pelayanan publik ini tentunya akan berdampak sangat tidak baik.

"Ya, jelas Secara nasional kita dalam kondisi gawat darurat narkoba termasuk di Kabupaten Pelalawan. Apalagi jikalau ada pejabat eselon atau pegawai yang memegang jabatan di suatu instansi terindikasi positif narkoba lebih baik dinonjobkan saja. Seperti tes urine yang sudah dilakukan di RSUD Selasih ternyata ada beberapa yang terindikasi positif narkoba yang saya baca melalui media, ini tentu sangat mengkhawatirkan. Bagaimana maksimal melayani masyarakat kalau dirinya sendiri saja pemakai,"tutur faizal.

Sambung Faizal, dirinya berharap dengan kepemimpinan HM Harris-Zardewan bisa melakukan langkah-langkah kongkrit dalam membrantas narkoba di kalangan pegawai dan pejabat di Pemerintahan. Kita sepakat tidak main-main dengan narkoba. Pasalnya tanggung jawabnya sangat besar. Kalau pimpinan suatu instansi atau Satker bahkan Kabid atau Kasi pemakai narkoba ini adalah sangat tidak diharapkan. Kita minta Pemkab lebih serius soal memerangi narkoba ini. Sehingga kedepan kita tidak ada dengar lagi dari hasil tes urine dan sebagainya ada pegawai ataupun pejabat terindikasi positif dan tersandung kasus Narkoba,"tegasnya. (sep7)