"Saya tergabung dalam tim. Seleksinya dijadwalkan, Jumat (3/6/2016), mendatang, para peserta (direksi-red) akan ditanya seputar visi dan misinya untuk membangun perusahaan daerah demi kesejahteraan masyarakat banyak. Namun begitu, calon usulan dari bupati sebagai pemilik hak mutlak tetap menjadi pertimbangan," ungkap Hendra, saat dikonfirmasi, Kamis (26/5/2016), di Bagansiapiapi.

Menurutnya, PD SPR merupakan perusahaan milik pemerintah daerah Rokan Hilir yang bergerak dibidang penyediaan jasa pengisian bahan bakar umum (SPBU-red), namun sayang deviden (bagi hasil) keuntungan hanya tahun 2015 yang bisa mereka dibayarkan.

Dikatakan, perusahaan milik daerah yang dibangun tahun 2004 lalu, seharusnya sudah mampu mandiri tanpa campur tangan subsidi dana pemerintah daerah. Kenyataanya, perusahaan tersebut malah pernah mengajukan permohonan suntikan dana.

"Perda tentang ketentuan bagi hasil dan aturan lainya sudah ada. Untuk perusahaan bank pembangunan daerah pemerintah hanya menyertakan modal, seperti saham Riau Air Lines (RAL) sebesar Rp1 miliar dan saham di perusahaan migas Bumi Siak Pusako (BSP)," jelasnya.

Hendra menambahkan, dari hasil laporan pemerintah daerah, saham pada RAL diusulkan untuk dihapus mengingat perusahaan penerbangan milik Pemprov Riau sudah bangkrut, dengan syarat menyertakan lampiran surat putusan pengadilan.

"Kalau tidak ada surat pengadilan yang menyatakan RAL bangkrut saham tetap harus ditagih. Sekedar informasi aset pemerintah daerah kabupaten Rohil yang berada diluar diperkirakan Rp 9 miliar," terangnya.(Bkw)