Penyerahan barang bukti hasil tangkapan bawang merah ilegal, di Makodim 0321 Rohil, Jumat(27/5/2016).
ROHIL, Beritaklik.Com - Barang bukti bawang merah ilegal akhirnya diserahkan pihak kodim 0321 Rohil ke Balai Karantina Bagansiapiapi, untuk pengambilan tindakan proses lebih lanjut.

Penyerahan barang bukti yang langsung dilakukan Dandim 0321 Rohil Letkol Inf Bambang Sukisworo kepada Perwakilan Balai Karantina Bagansiapiapi, drh Faisal disaksikan Plh Bea Cukai Klas II Bagansiapiapi, T Hamzah dan kepala Sahbandar Kubu, Elsye Bin Saiful, di Makodim 0321 Rohil, Jumat (27/5/2016).

"Tertangkapnya bawang illegal ini mengindikasikan sangat besarnya potensi kegiatan illegal di Bagansiapiapi Rokan Hilir," ungkap dandim.

Dandim menyebutkan, bawang merah illegal seberat 10 ton lebih akan diserahkan kepada pihak balai karantina untuk diproses lebih lanjut sebagai pihak berwenang. Oleh karena itu kedepan diharapkan tidak ditemukan lagi kegiatan illegal khususnya di Rokan Hilir.

Tangkapan itu, sebut Bambang, menjadi temuan terbesar yang tidak terpantau selama ini. Pihak dandim sendiri mengaku tetap melakukan pengusutan terhadap barang temuan tak bertuan tersebut.

Plh Bea Cukai Klas II Bagansiapiapi, T Hamzah, menyebutkan pihaknya akan lebih agresif lagi melakukan kegiatan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan. Bea cukai akan mengambil langkah lanjutan dengan adanya temuan bawang illegal ini.

Perwakilan Balai Karantina Bagansiapiapi, drh Faisal, mengatakan bawang illegal akan dimusnahkan, namun menunggu proses lebih lanjut. Sesuai aturan permentan nomor 43 tahun 2016, yakni adanya larangan masuk barang pertanian diluar pintu masuk yang ditentukan.

Menurutnya, ada 5 pintu masuk di Indonesia yakni, pelabuhan Makasar, Tanjung Periok, Belawan, Surabaya dan Makasar. Sedangkan, barang pertanian yang akan masuk ke Riau bisa melalui pelabuhan Belawan.

"Jadi pelabuhan khusus di Riau belum ada, jadi diwakili dari Pelabuhan Belawan," sebutnya.

Dalam proses hukum, tambah Faisal, pihak kementan RI bersama Polri sudah menandatanggani perjanjian sebagi bentuk komitmen penindakan barang pertanian illegal baik yang masuk lewat laut, darat dan udara.(Bkw)