BENGKALIS-Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal tidak memasukkan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Kementeriaan PDT mengidentifikasi ada sebanyak 183 kabupaten di seluruh Indonesia dalam daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Hal itu diungkapkan langsung Asisten Deputy Urusan Daerah Perbatasan Kementerian PDT Krisman Manurung, saat ditemui di Bengkalis pada acara launching studio produksi Radio Republik Indonesia (RRI) di Bengkalis, Senin (1/4) . Walaupun Kabupaten Bengkalis masuk dalam kawasan perbatasan, tidak secara otomatis Negeri Junjungan masuk kategori daerah tertinggal yang menjadi skala prioritas pembangunan nasional bagi pulau-pulau terluar.

“Ada 183 kabupaten dikategorikan daerah tertinggal yang harus dibenahi dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia serta percepatan perekonomian. Sementara Kabupaten Bengkalis yang terletak di jalur strategis Selat Melaka bukan daerah tertinggal,” jelas Krisman.

Krisman berharap Pemerintah Daerah harus membenahi banyak sektor, khususnya peningkatan infrastruktur di daerah perbatasan yang selama ini belum maksimal penanganannya. Dicontohkannya, seperti masalah jalan, air bersih, sarana transportasi antar pulau juga perlu ditata lebih baik lagi, sehingga mempermudah akses perekonomian masyarakat.

“Dengan APBD melebihi Rp4 triliun, pembangunan di Bengkalis tidak ada masalah. Meski ada beberapa kawasan atau desa yang dikategorikan terisolasi, Pemkab Bengkalis mampu mengatasinya dengan membangun sarana perhubungan apakah jalan atau pelabuhan rakyat,”sambung Krisman.

Dalam pada itu, Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh pada talkshowRRI dengan topik kawasan perbatasan serta percepatan pembangunan di pulau-pulau terluar mengatakan, bahwa pemerintahan yang dipimpinnya terus menggenjot pembangunan infrastruktur di kawasan terluar. Kemudian akses informasi kepada masyarakat di pulau terluar atau perbatasan seperti pulau Rupat dan kecamatan Bantan masih perlu ditingkatkan.

“Percepatan pembangunan di kawasan perbatasan memerlukan energi khusus. Disinilah tugas kami, khususnya mengangkat sumber daya manusia dan alam yang ada di kawasan perbatasan sehingga dapat teroptimalkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Ketika ditanya soal minimnya alokasi dana APBN yang dikucurkan pemerintah pusat ke Bengkalis untuk pembangunan kawasan perbatasan, Bupati mengatakan pihaknya telah beberapa kali diusulkan namun belum dapat diakomodir pemerintah pusat. Pihaknya juga membantah kalau stafnya lamban melakukan pola jemput bola ke pusat.

“Sudah beberapa kali kita kasihkan proposal untuk menunjang percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Sejauh ini hasilnya masih nihil, karena pusat kemungkinan berfikir APBD Bengkalis cukup besar sehingga dana APBN yang masuk ke Bengkalis sangat minim,” pungkas Bupati. (bku)